Selain Dugaan Kekerasan Seksual, SMA di Batu Juga Diduga Lakukan Eksploitasi Ekonomi

Dugaan eksploitasi ekonomi berupa pemberian beban kerja kepada siswa ini juga sudah dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

"Nanti akan kita lakukan kajian apa betul terjadi eksploitasi ekonomi bahwa sesungguhnya mereka itu bukan hanya sekolah, tetapi juga bekerja," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto saat mendatangi sekolah tersebut, Rabu (2/6/2021).

Meski begitu, Andriyanto mengatakan, dari 21 korban yang sudah melapor, semuanya mengaku korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh JE, pendiri sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB Hikmah Bafaqih mengatakan masih akan mengkaji dugaan eksploitasi ekonomi tersebut.

Sebab, menurutnya, skema yang dilakukan oleh SMA SPI masih tergolong baru baginya.

SMA tersebut memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memberikan beban kerja.

Banyak alumnus yang masih berada di sekolah tersebut untuk mengelola unit usaha. Salah satunya adalah hotel yang ada di dalam kompleks sekolah tersebut.

"Ini baru bagi kami, sekolah dengan model seperti ini baru bagi kami. Kita harus melakukan telaah dan menstandarkan, kira-kira sekolah dengan model seperti ini boleh memberikan beban kerja seperti apa agar tidak masuk ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak," katanya.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Hikmah mengatakan, saat ini asrama sekolah itu dihuni oleh sekitar 200 orang.

Sebanyak 80 orang merupakan siswa dan sisanya merupakan alumni yang mengelola unit usaha di kompleks sekolah tersebut.

Siswa yang tinggal di asrama tersisa 80 orang karena sebagian besar menjalani pembelajaran daring akibat pandemi.

Karena ada pola kerja itu, Hikmah meminta Dinas Tenaga Kerja juga hadir ke sekolah untuk memastikan apakah benar ada dugaan eksploitasi ekonomi di sekolah tersebut.

"Itu kenapa Dinas Tenaga Kerja harus hadir juga. Kita tidak ingin kemudian ada stereotip yang salah. Kemendikbud sudah menetapkan sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Sudah benar tidak penetapan itu, kan harus koordinasi," jelasnya.

Sekolah diselamatkan

Meski begitu, Hikmah meminta supaya sekolah secara kelembagaan harus diselamatkan. Sebab menurutnya, konsep pembangunan sekolah tersebut sudah bagus.

Yakni memberikan pendidikan gratis bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan menggandeng berbagai donatur.

"Perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya terselamatkan dan anak-anak belajar dengan tenang," katanya.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko terkait dengan penyelamatan sekolah tersebut.

"Kita sudah meminta ibu wali kota untuk berkomunikasi dengan para pengelola lain selain tersangka untuk memikirkan masa depan dari sekolah ini. Karena sekolah ini dikelola dengan biaya tidak murah," katanya.

Diketahui, sejumlah korban didampingi Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan dugaan kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia ke Polda Jatim.

Terlapor berinisial JE yang merupakan pendiri sekolah tersebut.

Pihak SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu membantah telah terjadi kekerasan seksual dan eksploitasi dengan terduga pelaku berinisial JE.

Kuasa hukum JE dari Kantor Hukum Recky Bernadus and Partners, Recky Bernadus Surupandy meminta pihak kepolisian untuk membuktikan laporan tersebut.

Kepala SMA Selamat Pagi, Risna Amalia mengaku kaget dengan laporan dengan terlapor JE yang tidak lain adalah pendiri sekolah tersebut.

Risna mengatakan, sejak sekolah itu berdiri pada 2007, dirinya tidak pernah mendapati kasus seperti yang dilaporkan.

"Karena sesungguhnya yang diberitakan sama sekali tidak benar. Saya di sini sejak sekolah ini berdiri 2007. Bahkan saya menjadi kepala sekolah dan ibu asrama sampai saat ini. Tidak pernah terjadi kejadian-kejadian seperti yang disampaikan. Sama sekali tidak ada," katanya.