Video Viral Bupati Alor Marahi 2 Staf Risma Dianggap Tidak Lengkap, Penyebar Akan Dilaporkan ke Polisi

Dia memprotes adanya video yang beredar karena isinya tidak lengkap dan terkesan memprovokasi.

"Seharusnya mereka videokan secara lengkap, bukan sepenggal-penggal yang nantinya memprovokasi. Videonya juga dibuat lengkap sehingga alurnya jelas. Setelah marah saling memaafkan dan omong baik-baik dan semuanya berjalan dengan baik," kata Soni, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Pemkab Alor pun berencana melaporkan penyebar video tersebut ke pihak berwajib.

"Kami masih menunggu rekan kami masih di Kupang belum sampai Alor. Kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDI-P di Alor," ujar Soni.

Menurut Soni, pihaknya bisa mengetahui asal usul video tersebut dari agenda musyawarah tersebut.

Kronologi menurut Sekda

Sekda juga bercerita bahwa saat itu bupati sedang menyusun surat untuk Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat.

"Ketika kami sedang kesal atau sedang menyiapkan surat untuk dikirim ke Presiden. Tiba-tiba masuklah dua orang staf kementerian sosial itu, sehingga bupati melampiaskan kekesalan itu ke staf Kemensos," kata Soni.

Dia pun mengaku melihat langsung peristiwa bupati marah dan langsung saling bermaaf-maafan.

Bahkan menurutnya, mereka saling berpelukan sehingga masalah dinilai sudah tuntas.

"Saya juga ada di lokasi saat itu, jadi saya tahu persis kejadiannya seperti apa," ungkapnya.

Apalagi saat Risma berkunjung ke Alor, jajaran Pemkab Alor pun menyambut dengan baik.

Diberitakan sebelumnya, video video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di media sosial.

Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan justru lewat Ketua DPRD Alor, bukan melalui Pemkab Alor.

Penjelasan Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan sebetulnya bukan PKH, melainkan bantuan bencana badai seroja.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Dia menyebut saat itu tidak bisa menghubungi siapa pun di jajaran Pemkab Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Di tengah kondisi tidak jelas itu, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek menawarkan bantuan.

Apalagi bantuan bencana seharusnya segera diterima masyarakat agar bisa langsung dimanfaatkan.

"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Risma langsung menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat dikirim.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

(KOMPAS.COM/ Sigiranus Marutho Bere, Putra Prima Perdana)