Rapat Koordinasi Persiapan PON Papua, Walkot Jayapura Sebut Soal Anggaran Masih Belum Dibuka

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua KONI Marciano Norman, Sekda Papua Dance Yulian Flassy, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda, dan seluruh kepala daerah yang menjadi Sub PB PON.

Usai pertemuan, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang sebelumnya sempat menyoroti ketidakterbukaan PB PON mengenai anggaran, mengaku belum mendapat jawaban soal hal tersebut.

"Sampai sekarang (anggaran) belum (dibuka), pembicaraan hari ini belum ada solusi, jadi kita bikin hal di awang-awang sesuai dengan kemauan kita, kan tidak boleh, harus ada SOP (standar operasional prosedur)," ujar Mano di Jayapura, Rabu.

Ia mengaku telah meminta Ketua Harian PB PON Yunus Wonda menggelar rapat pleno dengan Sub PB PON Kota Jayapura untuk membahas anggaran pada Kamis (3/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda, belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai anggaran.

Ia hanya mengakui sudah ada hibah dana dari pemerintah untuk persiapan PON XX.

"Kami baru dapat anggaran dari pemerintah di Oktober 2020 sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga dari Oktober ke November-Desember kita mulai menyiapkan regulasinya. Lalu masuk Januari posisi Covid-19 di Papua cukup tinggi, sehingga memang kami lakukan bertahap untuk bisa merampungkan ini semua," kata dia.

Yunus mengakui selama ini komunikasi antara PB PON dengan Sub PB PON tidak berjalan baik sehingga polemik mengenai anggaran sampai ke masyarakat.

"Kami menyadari bahwa komunikasi yang kurang dengan sub PB PON," kata dia.

Menurut dia, pelimpahan kewenangan dari PB PON ke Sub PB PON, diikuti dengan pelimpahan anggaran.

"Jadi harapan kami 3 Juni Sub PB PON Kota selesai pleno, tanggal 4 Kabupaten Jayapura dan Mimika, tanggal 7 kami sudah menyerahkan seluruh kewenangan ke seluruh Sub PB PON," kata Yunus.

Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menolak daerahnya dijadikan tuan rumah PON XX 2021 karena PB PON tidak transparan mengenai anggaran.

"Bagaimana empat hari kita bahas RKA itu mereka simpan mati (jumlah anggaran), tidak ada yang sebut angka," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (24/5/2021).

Hal senada disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Yang ada masalah adalah anggaran, dari PB PON sendiri itu dirahasiakan tidak transparan, apa yang disampaikan wali kota itu benar," ujar Omaleng di Jayapura, Kamis (27/5/2021).