[POPULER NUSANTARA] Jawaban Kapolda Papua soal Tantangan Perang dari KKB | Larangan Penyelenggaraan Hajatan di Jateng

KOMPAS.com - Salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Lekagak Telenggen, mengaku telah menyiapkan lokasi perang dengan TNI-Polri.

Mengenai tantangan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyampaikan bahwa TNI-Polri bakal mengedepankan cara persuasif dalam menangani KKB.

Kata Fakhiri, hal itu sesuai dengan arahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berkunjung ke Jayapura.

Berita populer lainnya adalah seputar larangan menyelenggarakan hajatan yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Dia khawatir apabila hajatan tetap diselenggarakan bakal memicu lonjakan kasus Covid-19.

Untuk itu, Luthfi menegaskan kepada seluruh Kapolres di Jawa Tengah agar menindak tegas bentuk-bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Berikut adalah berita-berita yang menjadi sorotan pembaca Kompas.com.

KKB pimpinan Lekagak Telenggen disebut masih berada di Kabupaten Puncak, Papua.

Kelompok ini sempat mengirim pesan ajakan perang kepada TNI-Polri. Mereka menyebut, telah menyiapkan Muara Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, sebagai lokasi perang.

Soal tantangan perang ini, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menerangkan bahwa TNI-Polri bakal mengedepankan cara persuasif dalam menangani KKB.

Hal ini sesuai dengan arahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika berkunjung ke Jayapura.

"Kita kan masih mau berkomunikasi dengan dia, kalau dia turun, saya dengan Bapak Pangdam akan jemput dan perlakukan dia sebagaimana warga negara lainnya," tuturnya, Kamis (27/5/2021).

Demi menekan laju persebaran Covid-19, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi melarang segala bentuk hajatan untuk sementara.

“Iya, daripada kita kecolongan,” ujarnya sewaktu mengunjungi Markas Polres Wonogiri, Kamis (27/5/2021).

Untuk itu, Lutfhi meminta Kapolres di Jateng supaya menindak tegas bentuk-bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

"Kapolres juga saya tekankan agar tidak ada kerumunan itu (hajatan). Dan bikin Satgas (satuan tugas) dengan tindakan keras karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak usah ragu-ragu. Itu perintah saya,” tandasnya.

Kebijakan ini diambil usai merebaknya klaster hajatan yang menjadi tempat penularan Covid-19.

Sejumlah massa tampak membawa batu, kayu, dan kembang api saat didatangi oleh personel dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis (27/5/2021) malam.

Sebelum dibubarkan polisi, Camat Medan Petisah M Agha Novrian menyebut, sempat terjadi ketegangan di Jalan Perpustakaan, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dua organisasi massa (ormas) diduga terlibat bentrokan. Kata Agha, mereka sempat terlibat saling lempar.

"Tadi ada sedikit bentrokan antara dua organisasi," ucapnya di lokasi kejadian.

Soal peristiwa ini, Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko membantah bahwa itu adalah bentrok.

"Hanya kerumunan saja. Makanya kita bubarin," ujarnya.

Saat diundang untuk bertemu Panglima TNI dan Kapolri di Jayapura, beberapa bupati pegunungan tengah Papua menyampaikan harapannya.

"Kami berharap keamanan segera pulih sehingga pembangunan tidak mengalami gangguan," kata Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Kamis (27/5/2021).

Selain itu, para bupati juga diminta untuk menggambarkan situasi di wilayahnya.

Salah satunya disampaikan oleh Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda.

Dulu, daerahnya paling sering diganggu oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kini, dia menyebut, kondisi wilayahnya berangsur membaik.

"Yang harus dilakukan di antaranya terus melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan lebih sering berada di daerah sehingga bila ada permasalahan dapat segera ditangani," bebernya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan delapan kejanggalan pada laporan keuangan dalam kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Utara (Sumur).

Temuan ini terkait adanya belanja tak terduga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut.

Tak cuma itu, BPK juga menemukan adanya ketidakwajaran keuntungan, belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai temuan BPK ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi buka suara. Kata dia, temuan itu akan ditindaklanjuti.

Dia menyampaikan, temuan BPK tersebut kemungkinan besar lantaran perbedaan proses menghitung.

"Bukan penemuan, (tetapi) perbedaan menghitung. Dari mulai jalan ini, itulah yang ditindaklanjuti," paparnya di Medan, Kamis (27/5/2021).

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Solo, Muhlis Al Alawi; Kontributor Medan, Daniel Pekuwali; Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi | Editor: Robertus Belarminus, Teuku Muhammad Valdy Arief, David Oliver Purba, Pythag Kurniati, Abba Gabrillin)