Bongkar Jaringan KKB, Kapolda Papua Ingin Tangkap Pelaku Hidup-hidup

Caranya ialah dengan menangkap anggota KKB dalam keadaan hidup.

"Tentu kita berusaha menangkap mereka hidup untuk mengetahui jaringannya, tetapi kalau mereka melawan, kita akan lumpuhkan," kata Fakhiri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (2/5/2021).

Ada KKB yang sudah tidak aktif

Aparat telah melakukan pemetaan terhadap kelompok KKB di Papua.

Dari pemetaan tersebut diketahui, ada sejumlah KKB yang sudah tidak aktif lagi.

Bahkan, anggota KKB itu sudah kembali menjadi masyarakat Papua.

"Ada kelompok lain yang kami syukuri sudah tenang, ada yang sudah kembali melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat biasa," ungkapnya.

"Dari kepolisian, dari yang sudah kita petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar, tapi yang aktif ada enam kelompok di Puncak, Intan Jaya, dan Nduga," ujarnya.

Beberapa di antaranya adalah kelompok lama. Namun, ada pula kelompok baru dari kelompok Lekagak Telenggen yang aktif melakukan teror.

"Ada kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Ndugama Egianus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul," kata dia.

KKB pimpinan Lekagak Telenggen adalah kelompok yang paling aktif membuat aksi di Kabupaten Puncak pada 2021.

Sedangkan tahun 2020, KKB Sabinus Waker juga meneror warga Intan Jaya.

Berbagai upaya

Kapolda menegaskan, aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan KKB.

"Tidak boleh lagi orang melakukan aksi kekerasan bersenjata yang membuat orang trauma sehingga penindakan hukum dengan tegas dan terukur kita lakukan," ujarnya.

"Setelah kejadian di Beoga, kita ada turunkan tim di sana untuk melakukan pemulihan dan penegakan hukum, kita menggeser juga kekuatan untuk menyekat di Ilaga. Semua penguatan kita di dua titik itu untuk melakukan penindakan kepada mereka (KKB)" kata Fakhiri.

Dia menegaskan, aparat keamanan sebisa mungkin mengedepankan pendekatan kesejahteraan sebelum melakukan penindakan hukum.

"Kita tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Tentunya sebagai Kapolda dalam menyikapi keputusan pemerintah tentu kita laksanakan, tetapi tetap berpedoman terhadap apa yang sudah kita lakukan karena di situ penegakan hukum telah dilaksanakan," ujarnya.

Fakhiri tidak menginginkan penindakan yang dilakukan aparat malah membuat keluarga dari KKB menyimpan dendam.

"Kita tegas tapi terukur, kita tidak main-main dengan kelompok ini, penegakan hukum itu kita lihat secara baik. Dampak penindakan itu jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Kita tidak mau penindakan ini membuat luka," kata dia.

Dalam hal ini, kepala daerah dianggap memiliki peran penting dalam mendekati KKB dengan pendekatan kemanusiaan.

"Kita melakukan soft approach dengan mendekati semua elemen masyarakat, pemerintah daerah di titik-titik krusial kita usahakan agar mereka di depan dengan mengambil langkah konkret dalam melakukan penggalangan untuk menarik mereka (anggota KKB) keluar," kata Fakhiri.

(KOMPAS.com/Dhias Suwandi)