Tambang Timah Inkonvensional Beroperasi Dekat Kantor Gubernur Babel Dibongkar Paksa, Petugas Cekcok dengan Okum Aparat Pembeking

Pembongkaran paksa dilakukan karena penambang nekat beroperasi di kawasan kantor gubernur, tepatnya di belakang kantor BLK yang seharusnya zero tambang.

"Pekerja dan barang bukti alat tambang kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adiputra kepada Kompas.com, seusai penertiban.

Adi menuturkan, kawasan kantor gubernur termasuk wilayah kota yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas penambangan.

Saat operasi penertiban, petugas gabungan yang terdiri dari tim naga reskrim dan unit tindak pidana tertentu (tipidter) sempat bersitegang dengan oknum aparat yang diduga membackup penambangan tersebut.

Oknum aparat jadi beking, akan dilaporkan ke atasan

"Kami sudah pastikan penambangan di sini ilegal. Jadi tak ada alasan dan semuanya dihentikan," ujar Adi.

Terkait ditemukannya oknum anggota di lapangan, Adi mengaku akan melaporkannya pada atasan yang bersangkutan.

"Keterlibatan anggota perlu pembuktian sampai sejauh mana keterlibatannya," ucap mantan kasat intel tersebut.

Adi memastikan, operasi penertiban bakal terus digencarkan. Selain mengawasi wilayah kota, kepolisian Pangkalpinang juga bertanggungjawab terhadap wilayah hukum daerah perbatasan Pangkalanbaru yang masuk wilayah Bangka Tengah.

Beda dengan kota, di Bangka Tengah diperbolehkan untuk aktivitas penambangan.

"Kalau untuk Bangka Tengah memang kita lihat dulu legal atau ilegalnya. Kalau pun legal perlu dipastikan tidak ada selundupan di dalamnya," pungkas Adi.

Selama ini petugas kesulitan melakukan penertiban karena beroperasi secara kucing-kucingan. Tambang yang sudah ditertibkan dan dibongkar kerap muncul lagi.

Apalagi penambangan dilakukan siang hari maupun malam hari.