Setelah KRI Nanggala-402 "On Eternal Patrol", Gerakan Membeli Kapal Selam hingga Desakan Revolusi Modernisasi Alutsista

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, revolusi perlu dilakukan dengan cara meningkatkan secara tajam anggaran dan melalui kebijakan geopolitik pertahanan dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia di kawasan.

"Harus dilakukan revolutionary on budget affair dengan threat atau capability base, bukan budget base seperti sekarang karena tidak akan terkejar. Lalu dengan memanfaatkan kekuatan geopolitik Indonesia seperti yang dilakukan Bung Karno, miiter Indonesia terkuat di bumi bagian selatan," kata Connie saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Rabu (28/4/2021).

Kekuatan militer Indonesia termasuk Angkatan Lautnya - yang sempat menjadi terbaik di masa Presiden Soekarno - kini tertatih-tatih untuk menjaga laut seluas 5,8 juta kilometer persegi atau 71 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, tambah Connie.

Musibah ini juga membangkitkan gerakan kepedulian masyarakat - seperti yang dilakukan anak-anak muda dari Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, yang menggalang dana untuk membeli kapal selam. Hasilnya, dalam dua hari terkumpul hampir Rp 800 juta.

"Seyogianya TNI AL diperkuat dengan armada kapal yang lebih banyak terutama kapal selam," kata Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Muhammad Jazir.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Julius Widjojono mengapresiasi empati yang ditunjukkan masyarakat yang melintasi agama, sektoral, hingga negara atas duka KRI Nanggala-402.

Terkait dengan perlu dilakukannya penambahan anggaran dan peningkatan alutsista TNI AL, Julius menambahkan bahwa TNI AL menyerahkan keputusan tersebut kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Kami sudah ajukan kebutuhan mengacu pada grand strategi AL. Keputusan ada di pihak atas, mau diberikan apa, seperti apa, kami siap melaksanakannya," kata Julius.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku, belum dilakukannya modernisasi alutsista dengan cepat dikarenakan "keterpaksaan dan karena mengutamakan pembangunan kesejahteraan".

Seperti pada tahun 2020, dari sekitar Rp 117 triliun anggaran pertahanan, hampir 50 persennya atau sebesar Rp 53 triliun digunakan untuk belanja pegawai, sekitar Rp 30 triliun untuk belanja barang, dan Rp 34 triliun untuk belanja modal.

"Mereka pikir beli kapal seperti beli mobil, tapi ini niat dan imajinasi yang baik, kami dukung. Lalu sorenya, anak-anak bergerak mengumpulkan donasi di pasar sore Ramadhan Kampung Jogokariyan," cerita Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Muhammad Jazir.

Hasilnya, terkumpul Rp 15 juta untuk santunan dan Rp 6,5 juta untuk membeli kapal. Beberapa saat kemudian, muncul antusias dari masyarakat agar dibuat rekening donasi.

"Hasilnya, ternyata respons sangat luar biasa. Hari kedua rekening dibuka sudah hampir Rp 800 juta," tambah Jazir.

Melalui donasi ini juga, Jazir berharap agar kekuatan alutsista pertahanan dapat diperkuat terutama untuk TNI AL yang memiliki tantangan tugas berat.

"Laut itu sulit sekali diawasi sehingga perlu banyak kapal selam untuk negara maritim yang sangat luas ini, sementara armada AL kita hanya sedikit. Seyogianya TNI AL diperkuat dengan armada kapal yang lebih banyak terutama kapal selam," kata Jazir.

"Hitungan dalam disertasi saya itu tujuh persen dari PDB (produk domestik bruto), berarti tujuh kali lipat dari hari ini sebesar Rp 137 triliun. Jadi dilakukan revolusi modernisasi besar-besaran mengejar ketertinggalan. Lalu tahun berikutnya turun bertahap, karena tinggal pemeliharaan," kata Connie.

Musibah KRI Nanggala merupakan "pukulan keras" untuk segera dilakukan revolusi anggaran pertahanan. Jika tidak dilakukan dan masih menggunakan basis anggaran, maka musibah-musibah di masa mendatang sulit terelakan.

"Kalau masih menggunakan budget base, jangan kaget kalau besok-besok ada musibah lagi, ditambah lagi dari anggaran yang ada 70 persennya buat anggaran rutin, jadi untuk modernisasi dan peremajaan itu hanya 30 persen," kata Connie.

Connie mencontohkan, Indonesia harusnya memiliki setidaknya 12 kapal selam, namun kenyataanya hanya ada 5 unit dan satu telah tenggelam.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki 282 kapal perang yang terdiri dari 7 fregat, 24 jenis korvet, 5 unit kapal selam, 156 kapal patroli dan 10 kapal penyapu ranjau.

Sementara di sisi lain, luas perairan Indonesia lebih dari 5,8 juta kilometer persegi sementara daratan hanya 2 juta kilometer persegi yang tersebar di 17.499 pulau.

Untuk alokasi anggaran militer Indonesia, sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat.

Data yang dihimpun dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 mengungkapkan pada tahun 2019, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp 44,96 miliar, TNI AL sebesar Rp 17,44 miliar dan TNI AU sebesar Rp 13,76 miliar.

Di tahun 2020, anggaran untuk TNI AD juga paling besar yaitu Rp 55,92 miliar, lalu diikuti TNI AL Rp 22,08 miliar dan TNI AU Rp 15,50 miliar.

Sementara untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,86 triliun, yang terdiri dari Rp 4,59 triliun untuk matra darat, Rp 4,16 triliun untuk matra laut dan Rp 2,11 triliun untuk matra udara.

Di antaranya adalah jatuhnya Pesawat Hercules C-130 TNI AU di Medan pada 30 Juni 2015 yang menyebabkan 122 orang meninggal, kemudian jatuhnya pesawat tempur Hawk Mk-209 di Riau 15 Juni 2020.

Lalu, beberapa helikopter milik TNI AD jatuh di Papua, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia.

Kemudian di TNI AL, beberapa kapal mengalami kecelakaan.

Memainkan peran geopolitik

Setelah melakukan revolusi anggaran, cara selanjutnya adalah dengan cara memanfaatkan posisi geopolitik Indonesia yang memiliki peran penting di kawasan - berada di antara dua samudera dan dua benua - seperti yang dilakukan presiden pertama RI, Soekarno.

"Bayangkan, setelah lima tahun merdeka, di era Bung Karno kita terkuat di bumi bagian selatan. Apakah kita ada uang? Tidak saat itu, tapi semua takut. Jangankan Australia, Amerika saja takut," kata Connie

Saat itu, Indonesia memiliki 12 kapal selam jenis Whiskey, puluhan kapal tempur, ratusan pesawat tempur dan alutsista lainnya.

Sedangkan saat ini, kekuatan militer Indonesia menempati posisi 16 dunia, tepat di bawah Pakistan dan di atas Arab Saudi. Sementara kekuatan terbesar dikuasai Amerika Serikat, lalu diikuti Rusia, China, dan India.

"Kuncinya di mana? Kemampuan memainkan geopolitik, posisi penting Indonesia menjadi nilai di saat itu Perang Dingin. Sekarang di tengah kebangkitan China, fokus Barat ke Asia Pasifik, seharusnya posisi tawar kita sangat besar untuk meningkatkan alutsista," kata Connie.

"Kami sangat surprise dengan empati yang diberikan berbagai lapisan masyarakat, lintas agama, lintas sektoral bahkan lintas negara, dari beberapa kelompok pelaut luar negeri juga mau menyumbangkan.

"Jadi kalau mau menyumbangkan itu, tidak mungkin TNI AL akan menerima karena menyalahi UU, yang kami garis bawahi empati ini sangat luar biasa dan sangat berterima kasih," kata Kadispenal Laksamana Pertama Julius Widjojono.

Sementara itu, terkait dengan perlu dilakukannya penambahan anggaran dan peningkatan alutsista TNI AL, Julius menambahkan bahwa TNI AL menyerahkan keputusan tersebut kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Kami sudah ajukan kebutuhan mengacu pada grand strategi AL, keputusan ada di pihak atas, mau diberikan apa, seperti apa, kami siap melaksanakannya," kata Julius.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku, belum dilakukannya modernisasi alutsista dengan cepat dikarenakan pengadannya "cukup mahal" dan "keterpaksaan dan karena mengutamakan pembangunan kesejahteraan".

Kementeriannya, kata Prabowo, sudah menyusun rencana induk 25 tahun untuk membenahi urusan pertahanan.

"Tapi intinya memang, kita akan investasi lebih besar tanpa memengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien," kata Prabowo.

Seperti pada tahun 2020, dari sekitar Rp 117 triliun anggaran pertahanan, hampir 50 persennya atau sebesar Rp 53 triliun digunakan untuk belanja pegawai, dan sisanya sekitar Rp 30 triliun untuk belanja barang serta Rp 34 triliun untuk belanja modal.