Lebaran, Warga Tegal Bisa Tukarkan Uang Baru Pecahan Rp 75.000 sampai 100 Lembar

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal Taufik Amrozy mengatakan, sejak diluncurkan Agustus 2020 setiap orang hanya bisa menukar selembar, kini dalam sehari bisa menukar sampai 100 lembar.

Bahkan uang yang dikenal dengan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 Tahun Republik Indonesia, bisa kembali didapat di hari setelahnya.

"Masyarakat dapat melakukan penukaran menggunakan 1 KTP untuk maksimal 100 lembar UPK 75 Tahun RI setiap harinya, dan dapat diulang pada hari berikutnya," kata Taufik saat konferensi pers di Hotel PrimeBiz Tegal, Selasa (20/4/2021) malam.

UPK 75 Tahun RI dapat digunakan untuk bertransaksi dan berbagi selama periode Ramadhan. Uang tersebut bisa ditukarkan di Kantor BI dan jaringan kantor bank yang ada.

Taufik mengajak masyarakat untuk senantiasa mengenali ciri-ciri keaslian rupiah dan merawat uang rupiah sebagai bentuk cinta rupiah.

Menjaga rupiah yang merupakan simbol kedaulatan negara sebagai bentuk bangga rupiah.

"Dan mengenal fungsi rupiah dalam konteks mendorong aktivitas perekonomian sebagai bentuk paham rupiah," kata Taufik.

Sebelumnya, KPw BI Tegal juga menyiapkan uang tunai Rp 2,95 triliun untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2021 di tujuh kabupaten dan kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Taufik memprediksi, kebutuhan uang pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

"Menyiapkan uang tunai sebesar Rp 2,95 triliun. Jumlah itu meningkat 13,59 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp 2,59 triliun," kata Taufik.

Taufik menjelaskan, untuk kebutuhan uang tunai sepanjang tahun 2021 sendiri diprediksi mencapai Rp 15 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari realisasi Rp 13 triliun di tahun 2020.

"Jadi kebutuhan Rp 15 triliun itu untuk setahun ini di eks karesidenan Pekalongan. Sedangkan untuk periode Ramadhan dan lebaran di dalamnya disiapkan Rp 2,95 triliun," kata Taufik.

Penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan kondisi asumsi makro ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.