Cegah Pemudik, 338 Titik Penyekat Disiapkan dan Jalur Tikus Diawasi

"Titik penyekatan tersebut disebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar," ujar Kepala Bidang Perhubungan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Jawa Barat, Iskandar saat dihubungi, Senin (19/4/2021).

Dari jumlah itu, di antaranya 13 titik di Kabupaten Bogor dan 5 titik di Sukabumi. Titik-titik tersebut akan dijaga oleh petugas gabungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, selain penyekatan, pihaknya mengawasi jalur-jalur tikus yang kemungkinan digunakan warga yang nekat mudik ke kampung halaman.

Menurut Hery, berdasarkan data pusat Litbang Kemenhub, ada sekitar 83 juta warga di Indonesia yang biasanya melakukan mudik tahunan. Sebanyak 52 juta jiwa di antaranya ada di Pulau Jawa.

Dari angka terseut, ada sekitar 10,3 juta yang berasal dari Jabodetabek, di mana 4 juta merupakan warga Jabar.

Sedangkan dari Jawa Barat sendiri ada sekitar 13 juta. Artinya ada sekitar 17 juta warga Jabar yang diprediksi akan melakukan mudik.

Namun, karena pandemi Covid-19, masyarakat dilarang mudik. Meski demikian, ada kemungkinan 11 persen warga yang nekat mudik walau sudah ada larangan dari pemerintah.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dishub kabupaten/kota dan satgas Covid-19 setempat untuk sama-sama bertanggug jawab dalam pengendalian antisipasi pemudik.

"Artinya setiap daerah harus aware dengan data dan harus siap dengan kebijakan. Tapi konsepnya lebih ke pendekatan dan koordinasi," kata Hery.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Herawanto mengatakan, kebutuhan uang selama Ramadhan dan Lebaran 2021 di Jawa Barat (di luar Bogor, Depok, dan Bekasi) mencapai Rp 17,45 triliun.

Jumlah tersebut naik empat kali lipat dibanding hari biasa. Namun dibanding Ramadhan dan Idul Fitri tahun lalu turun 19,44 persen dari Rp 21,66 triliun.

"Angka penurunan ini terjadi selain karena pandemi Covid-19 juga karena peralihan transaksi dari tunai ke non tunai," tutur Herawanto.

Untuk tahun ini, kebutuhan tersebut ada di Priangan sebesar Rp 12,21 triliun, kemudian Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) Rp 3,19 triliun dan Priangan Timur Rp 2,05 triliun.