Ganjar Minta Kepala Daerah Aktif Komunikasi dengan Pekerja Migran

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah dan dinas tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota aktif berkomunikasi dengan pekerja migran asal daerahnya.

Bentuk komunikasi yang digunakan itu bisa melalui telepon maupun media sosial.

Semua itu agar memudahkan pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI).

"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa," kata Ganjar, Jumat (9/4/2021).

Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam pelatihan, pengawasan dan penyelesaian persoalan terkait pekerja migran.

Ganjar menceritakan beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah juga mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk berusaha dipulangkan.

"Banyak sekali (aduan) yang masuk ke saya melalui WhatsApp maupun media sosial. Mereka menyampaikan kepada kita tentang persoalan yang dihadapi," katanya.

Termasuk yang menjadi perhatian Kepala BP2MI terkait PMI Jateng yang bekerja di kapal.

"Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal dan dibuang ke laut, yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan," ungkapnya.

Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat maupun BP2MI menjadi penting agar semua siap mengelola dengan baik.

"Mudah-mudahan dari sosialisasi ini kita tidak lama akan punya check list di semua kabupaten/kota terkait apa yang musti disampaikan, begitu juga dengan provinsi," ungkapnya.

Ganjar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo.

Menurut dia, mereka yang tidak terdaftar secara resmi itu juga harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.

"Bagaimanapun mereka yang ilegal itu juga warga negara kita," katanya.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pekerja migran Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal.

"Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," katanya.

Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," katanya.