Organda Jabar: Mudah-mudahan Pulang Kampung Nggak Dilarang

"Mudah-mudahan pulang kampung nggak dilarang," ujar Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda dalam acara Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), Kamis (8/4/2021).

Sebab, sambung dia, berbagai kerumunan pun sudah dibuka. Mulai dari mal hingga hajatan Atta Halilintar sudah dibuka.

Namun mengapa mudik yang menjadi hajat hidup orang banyak dilarang. Padahal mudik merupakan tradisi dan falsafah hidup orang Indonesia.

"Larangan mudik ini mesti ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Jangan sampai keputusan pagi, sore nggak kepake," tutur dia.

Contohnya, saat Menhub menyatakan mudik diperbolehkan, pihaknya sudah menyiapkan kendaraan. Tentunya kebijakan tersebut diiringi dengan kebijakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, seperti swab antigen.

Dengan pelarangan ini, ia mempertanyakan, apakah Jalan Tol Cipali akan kosong. Ia menyangsikan hal tersebut.

"Saya sangat tidak setuju (mudik dilarang). Saya setuju dengan prokes yang diatur karena ekonomi harus jalan," tutur dia.

Larangan mudik untuk mobil pribadi

Selain itu, ia meminta, larangan mudik berlaku bagi kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.

Menurut dia, mudik menggunakan angkutan umum lebih aman, lantaran mayoritas telah mengikuti tahapan tes GeNose atau rapid.

Sehingga mereka yang positif Covid tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara untuk kendaraan pribadi, tidak ada pengecekan.

Dida menjelaskan, pemerintah boleh mengeluarkan berbagai aturan, namun jangan sampai membunuh pelaku usaha.

Apalagi, selama pandemi pihaknya telah sangat terpuruk. Pengusaha angkutan umum, mengalami penurunan pendapatan sampai 70 persen. Bahkan, beberapa trayek sampai terhenti.

Sementara itu, Wakil Ketua Sub Divisi Kebijakan Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar Yayan Satyakti mengatakan, dari hasil riset, larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas masyarakat.

"Jadi, saya membuat estimasi larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas Jabar. Orang tetap mudik walaupun dilarang," tutur dia.

Dari hasil penelitian, sambung Yayan, koefisien penurunan mobilitasnya hanya 13,6 persen dibanding sebelum Idul Fitri. Sedangkan warga sisanya, memilih mudik.

"Pemerintah melarang biar ga ngabring teuing (berkerumun)," pungkas dia.