Pemerintah DIY Tak Sediakan Shelter Karantina untuk Pemudik, Dorong RT dan RW Awasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menyediakan shelter karantina untuk pemudik yang nekat pulang kampung saat masa pandemi.

Untuk itu, Pemerintah DIY memaksimalkan peran RW maupun RT untuk mengawasi pemudik di wilayah masing-masing.

"Kalau memang perlu karantina bisa dilakukan karantina di shelter yang sudah disiapkan di kelurahan. Tidak perlu membuat shelter besar di DIY nanti malah repot," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Rabu (7/4/2021).

Aji mengungkapkan, saat mendekati lebaran nanti pihaknya akan melakukan pemeriksaan surat bebas Covid-19 baik itu PCR, rapid test antigen, maupun GeNose.

Pemeriksaan rencananya dilakukan secara sampling acak. Karena pengecekan dilakukan secara sampling acak, maka kemungkinan besar banyak pemudik yang lolos.

Jika para pemudik lolos, maka RT maupun RW memiliki peran yang besar untuk memastikan pemudik memiliki surat bebas Covid-19.

Para pemudik tidak dapat menunjukkan surat bebas Covid-19 seperti PCR, rapid test antigen, maupun GeNose maka mereka wajib segera melakukan tes.

"Prosedur tetap wajib dilaksanakan bagi mereka yang datang. Kalau sudah memiliki surat dan hasilnya negatif, kami minta mereka tinggal di rumah dulu selama dua hari. Setelah tidak ada gejala silakan kalau mau berinteraksi," ujarnya.

Sedangkan bagi para pemudik yang harus pulang kampung secara mendesak, misalnya saja orangtua sakit atau ada keluarga yang meninggal, pemerintah DIY juga mewajibkan mereka membawa surat bebas Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua masyarakat Indonesia.

Larangan mudik Lebaran 2021 disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir menyampaikan, keputusan melarang mudik Lebaran 2021 ditetapkan berdasarkan hasil rapat tingkat menteri.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran setelah mempertimbangkan tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Muhadjir mengatakan, larangan mudik tersebut akan mulai berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap meniadakan aktivitas perjalanan.