Fakta Warga Sekampung Bangun Tembok Beton hingga Tutup Satu Rumah, Persoalan Pos Ronda hingga Real Estat

Rumah yang terisolasi itu milik pasangan Binbin Binekas dan Neni Kartini Sriwijaya.

Konflik antartetangga ini telah berlangsung satu tahun.

Gara-gara pemindahan pos ronda

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ikut turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Dia mendapatkan informasi dari pihak RW bahwa kasus itu bermula saat keluarga Binbin memindahkan pos ronda dari tengah ke pinggir jalan.

Pemindahan tersebut membuat warga tidak terima.

"Awalnya keluarga Pak Binbin pindahin pos ronda di ujung jalan ke samping dan menghadap rumah Pak Binbin. Warga tak terima karena menganggap pos ronda itu milik umum dan berada di batas RT. Akhirnya atas kesepakatan warga, dibuatlah pagar beton," ujar Dedi, Jumat (26/3/2021).

Binbin membangun pagar di akses jalan tersebut sehingga warga tak bisa melintas.

Padahal, sebenarnya akses tersebut berada di tanah milik Binbin.

Karena hal tersebut, warga sepakat membangun tembok beton yang membelah jalan dan mengisolasi rumah Binbin.

Warga khawatir dibangun real estat

Dedi yang datang bersama petugas untuk merobohkan tembok sempat dihalangi seorang ibu bernama Juaningsih.

Wanita itu mengaku khawatir jika keluarga Binbin membangun real estat.

Dedi pun menilai hal tersebut tidak masuk akal dan menduga ada masalah kecemburuan sosial.

"Ini masalah hidup bertetangga, secara ekonomi Pak Binbin dan Ibu Neni baik. Punya rumah bagus dan tanah luas. Ada semacam kecemburuan dan juga kekhawatiran pasangan ini membangun real estat. Tapi alasan itu tidak masuk akal. Enggak mungkin real estat dibangun di lahan sekitar 200 meter persegi, " kata Dedi.

Sempat terjadi negosiasi yang alot dengan warga.

Akhirnya Binbin pun bersedia menghibahkan sebagian tanahnya untuk akses jalan antar-RT.

Dedi mengatakan bahwa konflik antarwarga biasa terjadi di kompleks dengan penghuni heterogen.

Namun, dia menilai sebenarnya masalah bisa diselesaikan oleh aparat pemerintah kelurahan hingga kecamatan.

"Rata-rata aparat dari lurah dan camat relatif tak punya nyali tinggi di hadapan masyarakat," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Karawang, Farida Farhan | Editor : Aprillia Ika, Abba Gabrillin)