Pemerintah Melarang Mudik, Ini Tanggapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Ia menyebut, Jabar akan berupaya sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.

"Terkait pelarangan mudik, pada dasarnya kami mencoba satu frekuensi dengan pusat. Tentu nanti arahan teknisnya saya belum mendapat arahan, saya akan tanyakan. Tapi alasannya epidemiologis," kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (26/3/2021).

Ridwan juga akan meminta arahan soal strategi pengetatan di jalan untuk menekan aktivitas masyarakat saat mudik Lebaran.

"Sama kayak tahun lalu, sekalinya dilarang, maka di jalan tol, di perbatasan kota ada razia. Kan dulu suka ada yang ngumpet di truk sayur, di koper, pake selimut di truk. Karena perintahnya sudah enggak boleh, jangan memaksakan," ucap pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Emil menilai, keputusan itu cukup rasional, mengingat statistik kenaikan kasus Covid-19 cenderung meningkat saat momentum libur panjang.

Ia meyakini keputusan itu juga sudah melalui proses pertimbangan dari berbagai aspek, khususnya epidemiologis.

"Statistik membuktikan, saat libur panjang itu memang kasus selalu naik. Sehingga kasus ini akan kita telaah di Jabar, sejauh mana penerapan dengan keilmiahan kasus. Jadi untuk sementara kami mendukung dan akan menyosialisasikan," tutur Emil.

Ia berharap masyarakat bisa memahami keputusan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum usai, meski vaksinasi massal tengah dilakukan.

"Belum bisa euforia meski vaksinasi sudah berjalan lancar. Tolong disampaikan, tetap jaga 3M. Mudah-mudahan kita masih kuat melakukan prokes di 2021, sehingga di 2022 insya Allah kenormalan bisa kita hadirkan lagi," kata Emil.

Seperti diberitakan, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual seusai rapat.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.