Beda dengan HKTI, Wakil Bupati Kendal Setuju Rencana Pemerintah Impor Beras

KENDAL, KOMPAS.com- Wakil Bupati Kendal Jawa Tengah Windu Suko Basuki menyetujui rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras. Sebab, pemerintah pusat lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan.

“Pemerintah pusat lebih tahu, apakah kebutuhan beras kita menipis atau tidak,” kata Basuki,  di RSUD Suwondo Kendal, Rabu (24/3/2021).

Basuki yang datang ke RSUD Suwondo dalam rangka silaturahmi menambahkan, saat ini di Kabupaten Kendal dan beberapa daerah memang sedang panen raya. 

“Tapi kan kita juga tidak tahu jika ada daerah lain yang kekurangan beras,” ujarnya.

Terkait dengan turnnya harga gabah basah, menurut Basuki, hal itu sudah biasa di saat panen raya. Tidak cuma gabah, tapi juga yang lain.

“Ini menjadi PR pemerintah daerah. Untuk itu, akan kami coba untuk membuat lumbung desa di setiap desa,” jelasnya.

Berbeda dengan Basuki. sebelumnya Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kendal, Tardi, menolak tegas rencana pemerintah yang akan mengimpor beras. Sebab, saat ini sedang panen raya dan harga gabah turun.

Jika pemerintah melakukan impor beras, harga gabah bisa semakin anjlok.

Menurut Tardi yang juga anggota DPRD Kendal dari Fraksi Golkar, hasil panen tahun ini turun jika dibandingkan dengan tahun kemarin.

Tahun kemarin, satu hektar tanaman padi bisa menghasilkan gabah basah 7-8 ton. Panen kali ini, satu hektar hanya bisa menghasilkan 5–6 ton gabah basah.

“Penyebabnya sering turun hujan dan banjir,” kata Tardi.

Tardi menambahkan, selain panen padi turun, harganya juga anjlok.

Harga gabah basah, saat ini sekitar Rp 3.500-3.800 per kilogram.

“Panen kemarin, harga gabah basah di atas Rp 4.000. Padahal hasil panennya lebih banyak,” aku Tardi.

Menurut Tardi, luas lahan yang ditanami padi se-Kabupaten Kendal, ada sekitar 25.000 hektar. Sekitar 10 persen dari luas padi tersebut, bisa panen hingga 3 kali. Sisanya, panen 2 kali. Sedang jumlah petaninya ada sekitar 130.000 orang.