Target APBD Jember Selesai Maret Terancam Molor, Ini Alasannya

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan pembahasan APBD Jember bisa selesai pada Maret 2021. Namun, penyelesaiannya terancam molor.

Sebab, draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masih belum diterima oleh DPRD Jember hingga Rabu (24/3/2021).

“Sampai detik ini, kami belum menerima surat atau draf apapun dari bupati,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada Kompas.com saat ditemui di ruangannya, Rabu (24/3/2021).

Menurut dia, pihaknya sudah menunggu bupati mengirim berkas KUA PPAS. Namun, tak kunjung selesai dan dikirim untuk dibahas.

Informasi yang diterima Itqon, alasan draf itu belum dikirim karena sejumlah OPD belum selesai input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain itu, karena bupati menyusun KUA PPAS, user Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus diganti yang baru.

“User dari bupati lama harus diganti dengan user baru,” terang dia.

Politisi PKB itu menilai lambannya pengajuan KUA PPAS itu akan membuat pembahasan APBD yang ditargetkan pada Maret terancam molor.

Dia tidak yakin pembahasan APBD tersebut bisa selesai Maret 2021.

Untuk itu, pimpinan DPRD Jember akan mengajak bupati untuk konsultasi dengan gubernur terkait pembahasan APBD Jember.

Sebab, hal itu akan menjadi landasan pembahasan APBD Jember.

“Berita acara (pertemuan degan gubernur) itu yang akan jadi landasan kami di DPRD Jember,” ujar dia.

Konsultasi dengan gubernur itu juga untuk mencari landasan awal pembahasan. Sebab, ada dua pendapat untuk menyelesaikan APBD Jember.

Pertama, bisa dimulai dengan pembahasan KUA PPAS lalu Rancangan APBD. Namun, cara pertama itu membutuhkan waktu yang lama.

Cara kedua yakni langsung pembahasan RAPBD tanpa KUA PPAS karena waktu pembahasannya sudah terlambat.

“Bupati bisa langsung mengajukan draf Perda atau Rancangan APBD,” papar dia.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menambahkan draf KUA PPAS sudah selesai tinggal dijilid untuk dikirim ke DPRD Jember.

Dia sudah menyerahkan draf tersebut pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami sudah serahkan ke teman-teman, karena saya di kementerian sekarang, saya serahkan ke TAPD,” ujar dia, saat dikonfirmasi via telepon.

Hendy juga mengaku siap diajak DPRD Jember untuk konsultasi dengan gubernur Jawa Timur untuk percepatan APBD.

“Di DPRD kami bahas, sama gubernur ayo, yang penting aturan tidak dilanggar,” tambah dia.

Baginya, pembahasan APBD tidak selesai pada bulan Maret masih aman dan bisa diselesaikan awal April.

Sebab, prioritas pekerjaan hanya infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan.

“Kalau April selesai, pertengahan Mei pembangunan fisik sudah bisa dikerjakan,” ucap dia.