Pemerintah Rencana Impor Beras, Sultan HB X Berharap Hanya Untuk Stok

YOGYAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah pusat berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Terkait rencana tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap impor beras hanya untuk kebutuhan stok.

"Jadi kalau saya satu juta itu enggak tahu persis ya, semoga saja satu juta itu untuk stok," kata Sultan ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/3/2021).

Sultan mengatakan, stok dibutuhkan bukan berarti produksi beras di DIY mengalami penurunan. Namun, stok beras dibutuhkan agar tidak terjadi spekulasi harga beras.

"Dalam arti bukan produksinya turun, dalam arti stok itu tidak keluar kalau tidak dibutuhkan. Untuk tidak menimbulkan spekulasi harga beras," ujar dia.

Jika impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempertahankan stok beras, menurut Sultan hal tersebut memang dibutuhkan.

"Kira-kira itu, semoga satu juta berfungsi untuk stok kalau itu (sebagai stok beras) ya memang harus, kalau enggak ada stok harga pasti naik," kata dia.

Selama ini produksi beras di DIY melebihi kebutuhan, sehingga beras dari DIY dijual ke luar DIY. Namun, beras dari luar DIY juga masuk ke dalam DIY.

"Kalau DIY produknya kan melebihi kebutuhan ya kan. Jadi DIY ini terjadi transaksi, yang dari DIY keluar yang dari luar DIY masuk. Ya karena namanya perdagangan beras," tambah Sultan.

Berita sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, impor beras sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Ia bilang, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).