Dicopot dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang Susilo Ungkap Alasannya Dukung KLB

BLORA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mencopot Ketua DPC Kabupaten Blora, Bambang Susilo.

Pencopotan tersebut dilakukan karena Bambang dianggap mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, sampai saat ini, Bambang mengaku surat resmi pencopotan tersebut masih belum diterimanya.

Terkait pencopotannya sebagai Ketua DPC, Bambang mengakui alasannya mendukung adanya KLB.

"KLB itu hak konstitusional pimpinan DPC karena diatur dalam Pasal 81 Anggaran Dasar dan Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga," ucap Bambang Susilo saat ditemui Kompas.com di Jalan Tentara Pelajar, Tempelan, Blora, Kamis (25/2/2021).

Bambang menganggap AHY sebagai ketua umum partai tidak dapat melaksanakan amanah kepemimpinan secara konsekuen dan tanggung jawab.

Menurutnya, dana saksi pada Pemilu 2019 yang ditarik dari caleg di daerah tidak dikembalikan. Bahkan, backup saksi 50 persen tidak terealisasi dan malah mengambil uang saksi dari caleg di daerah.

"Rekomendasi dalam pilkada, saya sebagai kader, mantan Ketua DPRD tidak diberikan peluang dan didukung untuk mendapatkan rekomendasi, tetapi malah menunjuk kader partai lain, sehingga mencederai janji-janji waktu kongres," katanya.

Selain itu, kata Bambang, terjadi dikotomi dalam pengelolaan manajemen partai terkait kader senior dan kader milenial yang mana etika kesantunan tidak terjaga.

"Bahwa kritik dan dukungan saya terkait KLB itu sebagai upaya DPP untuk memperbaiki diri dan meluruskan cita-cita luhur Partai Demokrat. Jadi sesuai petuah SBY, jadikan kritik sebagai obat, walaupun pahit tapi menyembuhkan," jelasnya.

Tak hanya itu, Bambang mengakui saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPC tidak diperoleh secara cuma-cuma.

Bahkan, ia harus menggelontorkan uang ratusan juta rupiah ke DPP Partai Demokrat.

"Kewajiban DPC adalah manajerial partai di daerah untuk mewujudkan kontribusi suara ke partai, bukan kontribusi keuangan yang disetor ke partai," terangnya.

Bambang juga menjelaskan hasil Pemilu 2019 adalah 90 persen hasil perjuangan kader. Sebab, AHY dan SBY saat itu sibuk dengan perawatan Ani Yudhoyono.

"Kalau dilihat hasil pemilu coblos gambar partai dengan coblos nama caleg, 90 persen karena coblos nama caleg, hal ini harus dipahami terkait kontribusi kader di daerah mempertahankan eksistensi Partai Demokrat," ungkapnya.

Bambang menambahkan, Majelis Tinggi Partai harus mampu mengkoreksi kinerja ketua umum. Namun, karena di antara keduanya ada hubungan biologis, maka terjadi sumbatan dalam kinerja berorganisasi.

"Sehingga politik dinasti di Partai Demokrat harus dievaluasi dengan mengevaluasi posisi AHY sebagai Ketua Umum. Saya sependapat AHY sebagai aset partai, tetapi kalau memanagenya tidak benar dan tidak tepat, maka akan jadi aset mangkrak yang membebani partai," pungkas Bambang Susilo.