Rombongan Pejabat Pemkab Jember yang Ditunjuk Faida Dikembalikan ke Posisi Semula, Ini Alasannya...

Para pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) sekretaris daerah dan pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah hingga camat oleh mantan Bupati Faida dibatalkan.

Mereka dikembalikan pada jabatan semula. Hadi mengatakan, pihaknya membatalkan semua kebijakan dan keputusan yang dibuat Faida setelah kembali menjabat usai cuti kampanye pilkada.

“Artinya, secara formal hukum, jabatan Plt atau Plh itu tidak pernah ada,” kata dia saat memberikan arahan di hadapan ASN, Senin.

Hadi menjelaskan, penunjukkan Plt dan Plh oleh mantan Bupati Faida tak mendapat izin dari gubernur. Untuk itu, tak perlu ada pencabutan keputusan karena tak disetujui gubernur.

Sikap Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penunjukkan Plt Sekda, eselon II hingga eselon IV oleh Faida telah jelas tertuang dalam surat yang dikirim pada 15 Januari 2021.

Dalam surat itu, Khofifah menegaskan, penunjukkan itu tidak sah karena kepala daerah yang selesai melaksanakan cuti pilkada tak boleh memutasi pejabat selama enam bulan sebelum jabatan berakhir.

Kecuali ada jabatan yang kosong, seperti karena sakit atau meninggal dunia.

Tetapi, Faida mengabaikan hal itu. Ia tetap mengeluarkan keputusan memutasi jabatan sejumlah pejabat. Padahal posisi itu diisi pejabat definitif.

“Surat gubernur ini perintah yang harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum,” tambah dia.

Menurut Hadi, Khofifah tak serta merta mengeluarkan surat tersebut. Surat itu dibuat setelah melalui kajian dari tim Pemprov Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah acara ini, otomatis semua pejabat Plt dan Plh kembali pada pejabat yang sah, yakni pejabat yang definitif,” tegas Hadi.

Untuk itu, Hadi berharap setelah adanya perbaikan birokrasi. Para ASN diminta langsung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

“Jangan menunggu perintah lagi, tolong bukan kembali komunikasi yang baik dengan DPRD,” imbuh dia.

Para kepala OPD harus hadir secara pribadi ketika diundang DPRD Jember. Sehingga, masalah bisa segera diselesaikan.

“Juga jaga hubungan dengan Forkopimda. Ajak komunikasi, inti persoalan adalah komunikasi,” terang dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jember Mirfano menambahkan, tujuan pertemuan itu yakni memberi pengarahan buat seluruh ASN.

“Untuk menyelesaikan dualisme jabatan dari eselon II sampai eselon IV agar mendapat kepastian karir,” tutur dia.

Selain itu, juga untuk menjaga agar masa transisi berjalan kondusif dan produktif.

“Kami meyakini masa transisi dapat kita lalui tanpa ada friksi lagi yang menganggu proses pemulihan birokrasi,” kata Mirfano.