APBD Rp 9 Miliar untuk Museum SBY di Pacitan, Bendahara Demokrat: Pak SBY Tak Pernah Minta

Saat dikonfirmasi, Bupati Pacitan Indarto membenarkan ada dana dari APBD yang diberikan untuk membangun museum tersebut.

Ia menjelaskan awalnya Pemkab Pacitan pernah mengusulkan dana bantuan untuk membangun museum pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Usulan tersebut ternyata disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemprov Jatim kemudian menyerahkan dana yang disebut bantuan keuangan khusus (BKK) pada Kabupaten Pacitan pada 9 Desember 2020.

Namun oleh Pemkab Pacitan, dana tersebut dimasukkan ke dalam APBD Pacitan 2021.

Indarto mengatakan, bantuan dana dari Pemprov Jatim bukan tanpa alasan. Diharapkannya dengan adanya museum tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pariwisata.

“Oleh karena itu pemprov memberi bantuan. Namanya Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museumnya Pak SBY,” terang Indartato saat dikonfirmasi, Selasa (16/2/2021).

Indarto mengatakan hingga saat ini dana tersebut masih belum diserahkan kepada Yudhoyono Foundation untuk membangun museum SBY-Ani.

Uang tersebut belum diserahkan karena masih ada masalah administrasi.

“Alhamdulillah uangnya keluar. Keluarnya sesuai dengan peraturan Pemprov Jatim. Dan sampai hari ini uangnya belum diserahkan,” ujar Indartato saat dikonfirmasi, Selasa (16/2/2021).

Namun ia memastikan jika Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak meminta dana tersebut.

"Pak SBY tidak pernah meminta dana tersebut, kami justru berterima kasih kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan," kata Renville di Surabaya, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya meski untuk pembangunan museum kepresidenan, SBY tak pernah secara resmi meminta dana kepada pemerintah.

"Kami tidak pernah mengirim surat, atau mengirim proposal untuk pembangunan museum," jelasnya.

Renville menjelaskan bantuan itu merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Timur periode sebelumnya, Soekarwo.

"Bantuan ini inisiatif Gubernur Jatim sebelumnya yakni Soekarwo, dan saya rasa sudah sesuai mekanisme," kata mantan anggota DPRD Jatim ini.

Bahkan ia mengatakan harusnya pembangunan museum tersebut diapresiasi oleh pemerintah.

"Soal bantuan pembangunan sebuah museum bukan suatu hal yang patut dijadikan sebuah 'isu' namun justru suatu kewajiban sekaligus apresiasi pemerintah pada berdirinya suatu museum, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah," kata Renanda dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Ia kemudiann mencontohkan bantuan pendanaan Pemerintah Pusat pada tahun 2015 yang menjanjikan bantuan Rp 9 miliar untuk kelanjutan proyek pembangunan Museum Keris Solo.

Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar mengajukan bantuan anggaran dari dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN untuk Museum Bung Karno.

Oleh sebab itu, Renanda menegaskan bahwa bantuan yang diberikan untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani semestinya tidak dipersoalkan.

"Pendirian Museum SBY dan Galeri Ani yang menggambarkan perjalanan utuh seorang SBY memimpin negara selama 10 tahun tenthu akan menjadi wahana pengenalan sejarah yang sangat berguna dan mengaspirasi siapa pun nanti yang mengunjunginya," kata Renanda.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Achmad Faizal, Slamet Widodo, Ardito Ramadhan| Editor Dheri Agriesta, David Oliver Purba, Bayu Galih)