Agar Terhindar dari Risiko, Penerima Vaksin Harus Jujur soal Kesehatannya

Kejujuran itu demi mengurangi penerima dari risiko yang lebih besar usai vaksinasi sebagaimana kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

Sebagai informasi, vaksin Sinovac tiba di Kulon Progo dalam jumlah 5.480 dosis.

Sebanyak 2.740 tenaga kesehatan dan 10 tokoh akan menjadi penerima pertama pemberian vaksin Covid-19 yang dimulai pada Jumat (29/1/2021).

Mereka akan melalui skrining untuk mengetahui riwayat penyakit calon penerima vaksin karena ada beberapa penyakit yang penderitanya tidak boleh menerima vaksin di tahap awal ini.

“Saat skrining tolong jujur. (Penerima vaksin) punya riwayat apa, pernah sakit apa, itu jujur. Ini salah satu cara untuk mengurangi KIPI. Bisa jadi saking inginnya divaksin padahal punya sakit (misal) jantung atau kontra indikasi lain. Kejujuran ini sangat penting,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo, TH Baning Rahayujati di kantornya, Rabu (27/1/2021).

KIPI merupakan kemunculan reaksi tubuh yang tidak diinginkan pasca vaksinasi. Efek samping itu bisa ringan hingga serius.

Umumnya muncul gejala ringan, seperti nyeri di sekitar bekas suntik hingga demam ringan.

Pada kasus tertentu, gejala serius dan berat bisa saja muncul, walau kasus seperti ini sangat jarang terjadi.

Baning mengungkapkan, uji klinis Sinovac menunjukkan kurang dari satu persen mengalami gejala serius dan berat ini.

Karenanya, perlu skrining kesehatan penerima vaksin sebagai seleksi. Risiko KIPI yang berat ini diturunkan saat skrining.

“Contoh (KIPI), bisa saja gejala seriusnya sampai syok atau pingsan,” kata Baning.

Vaksinasi Covid-19 nanti dilaksanakan dengan sistem 4 meja di mana setiap penerima vaksin akan melalui satu per satu meja.

Ini diatur Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Skrining berlangsung saat calon penerima vaksin tiba di meja kedua. Dari sini akan keluar rekomendasi apakah sasaran penerima bisa ikut vaksinasi atau tidak atau harus ditunda.

Setelah vaksin, tim khusus akan memantau KIPI penerima vaksin.

“Kami menyiapkan tim menangani KIPI yang memberat dan sedang. Pembiayaan akan ditanggung pemerintah,” kata Baning.

Vaksinasi ini merupakan tahap pertama bagi warga Kulon Progo, bersama Bantul dan Gunung Kidul.

Pelaksanaannya menyusul Sleman dan Kota Yogyakarta yang sudah lebih dulu, pekan lalu.

Sebanyak 2.740 tenaga kesehatan menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan vaksinasi tahap pertama selesai di akhir Februari 2021.

Semua diawali pencanangan oleh Bupati Kulon Progo, dilanjutkan dengan pemberian vaksin pada 10 tokoh yang berasal dari berbagai instansi, termasuk kalangan pejabat. Vaksinasi ini berlangsung di RSUD Wates.

Sampai kini, ke-10 orang tersebut: Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana; Kapolres Kulon Progo; Dandim Kulon Progo; tokoh agama, hingga perwakilan organisasi profesi.

Vaksinasi dilanjutkan keesokan harinya bagi nakes di 21 puskesmas, dua RS pemerintah dan RS Bhayangkara.

Sebagian Nakes Tidak Divaksin

Berdasar Sistem Informasi SDM Kesehatan ada 3.257 pegawai kesehatan di Kulon Progo.

Mereka tercatat pada 21 puskesmas, dua RS pemerintah, tujuh RS swasta, 20 klinik, 42 apotek, PMI, dokter, bidan dan dokter gigi mandiri.

Dalam program vaksinasi Covid-19, tidak semua nakes akan divaksin.

“20-25 persen tidak akan mendapat vaksin (tahap pertama),” kata Baning.

Baning mengungkap beberapa alasan. Di antaranya, banyak yang melewati batas usia target penerima.

Gugus Tugas menyasar usia produktif 18-59 tahun di Kulon Progo untuk tahap awal.

“Karena yang mendaftar ke kami itu ada yang pensiunan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk tahap awal karena usia lebih 60 tahun,” kata Baning.

Alasan lain, para penderita penyakit penyerta bakal tersaring seiring tingginya potensi penyakit tidak menular di masyarakat.

Selain itu, ada sedikitnya 123 nakes yang bekerja di Kulon Progo pernah terjangkit Covid-19.

Vaksin bagi nakes mulai didistribusi pada Sabtu (30/1/2021) dan Senin (1/2/2021).

Tiap puskesmas dan RS pemerintah akan melaksanakan vaksinasi bagi pegawainya pada pertama.

Pada pekan kedua vaksinasi dilakukan untuk nakes di luar pemerintah. Penambahan dosis vaksin dilakukan pada Minggu ketiga dan keempat.

Rencananya sasaran vaksinasi tahap pertama terpenuhi sampai akhir Februari 2021.