Kasus Korupsi Jilid II Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Periksa 180 Saksi

Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, hingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, pihaknya telah memeriksa 180 saksi.

“Saksi yang sudah diperiksa ada 180 orang, terdiri dari unsur pejabat aktif dan nonaktif, dewan legislatif, swasta, ASN dan sejumlah pihak terkait,” kata Taufiq saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Namun, terkait jumlah saksi yang dipastikan dipanggil untuk dihadirkan di dalam persidangan itu, Taufiq mengatakan, pihaknya akan mendata terlebih dahulu.

“Kita lihat dahulu kaitannya apa dalam perkara ini, akan kami susun,” kata Taufiq.

Berkas penuntutan kasus suap Lampung Tengah Jilid II ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Senin kemarin.

Taufiq menambahkan, pihaknya juga mengajukan persidangan secara daring, lantaran posisi Mustafa yang saat ini masih ditahan hingga 16 Februari 2021 mendatang di Lapas Sukamiskin atas perkara sebelumnya.

Hal itu juga berdasarkan pertimbangan situasi saat ini yang masih dalam pandemi Covid-19.

“Kami lihat perkembangan persidangan, jika ada kendala sampai masa pidana yang bersangkutan berakhir pada 16 Februari 2021 nanti, kami akan koordinasi untuk dihadirkan secara langsung (luring),” kata Taufiq.

Dalam kasus suap Lampung Tengah Jilid II ini, Mustafa tersangkut perkara gratifikasi dan didakwa Pasal 12 A, Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terkait penerimaan hadiah atau janji sebagai penyelenggara tahun 2018 dan penerimaan hadiah janji lainnya,” kata Taufiq.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga, dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek.

"Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah sebesar Rp 95 miliar," kata Taufiq.

Penerimaan uang itu diduga dilakukan secara bertahap pada Mei 2017 hingga Februari 2018.

Adapun uang Rp 58,6 miliar diduga berasal dari 179 calon rekanan proyek.