Soal Ancaman Mencoret Penerima PKH Jika Tak Coblos Calon Kades Rekomendasinya, Camat: Itu Tidak Benar

KOMPAS.com - Camat Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kusnu Heri Purwanto membantah melakukan ancaman kepada warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) jika tak mencoblos salah satu calon kepala desa yang direkomendasikan dalam Pilkades Sidorejo.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, dirinya mengatakan pencatutan namanya itu dianggap ulah dari oknum yang tak bertanggung jawab saat jelang Pilkades.

“Tidak ada, itu tidak benar. Situasi saat ini dimanfaatkan oleh oknum,” tulisnya melalui pesan singkat, Minggu (20/12/2020).

Sebagai informasi, pemilihan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, akan berlangsung pada 23 Desember 2020 mendatang.

Dalam pemilihan itu diketahui ada lima calon yang akan bertarung untuk memperebutkan posisi kades.

Namun, menjelang pemilihan itu warga di desa tersebut dibuat resah dengan kabar adanya ancaman yang diduga dilakukan camat setempat.

Sebab, pada Jumat (18/12/2020) lalu sejumlah ketua kelompok PKH di desa tersebut dikumpulkan oleh Camat Kendal di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan itu, mereka diancam jika tak mencoblos calon kades yang direkomendasikan akan dicoret dari daftar penerima PKH.

Kesaksian ketua kelompok PKH

Salah satu ketua kelompok PKH Desa Sidorejo yang tak ingin disebutkan namanya membenarkan informasi tersebut.

Bahkan, dikatakannya akibat ancaman itu ada rekannya yang kini jatuh sakit karena merasa tertekan dengan adanya intervensi tersebut.

“Kami resah, bahkan ada rekan kami yang sakit gara-gara mikir itu. Dapat uang tapi belum kami buka,” ujarnya di Balai Desa Sidorejo, Minggu.

Sikap kades

Menanggapi keluhan warganya itu, Pj Kepala Desa Sidorejo Ahmad Noto Yudo mengaku sudah berinisiatif untuk mengumpulkan para ketua kelompok PKH di desanya.

Dalam pertemuan itu, pihaknya menjelaskan jika program PKH tidak ada kaitannya dengan Pilkades.

Sebab, yang menentukan dicoret atau tidaknya penerima PKH menjadi kewenangan Kementerian Sosial atas usulan dari musyawarah desa, bukan camat.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada warganya untuk dapat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

“Warga kami memang resah dan kami pastikan bahwa pilkades tidak mempengaruhi dicoret atau tidak penerima PKH,” kata Ahmad, Minggu.

Penulis : Kontributor Magetan, Sukoco | Editor : Aprillia Ika