Dedi Mulyadi: Semua Bantuan Harus Bentuk Uang Tunai demi Bantu Ekonomi Lokal

Hal itu dilakukan agar ekonomi masyarakat di tempat sasaran bantuan dan program pembangunan ikut terdongkrak.

Dedi mencontohkan bantuan peternakan untuk kelompok tani. Ia menyarankan agar bantuan itu diserahkan dalam bentuk uang tunai. Nanti kelompok tani membeli ternak dari pasar di sekitarnya.

Sementara pemerintah hanya memberikan arahan dan petunjuk teknis serta standardisasi ternak yang harus dibeli. Jadi pemerintah tidak ikut terlibat dalam pengadaan ternak.

"Misalnya bantun ternak. Ngapain harus ada pengadaan ternak. Sudah aja kelompok mana yang diberi, kemudian dikasih standardisasi. Misalnya sapi itu tingginya harus sekian, berat badannya sekian. Nanti tinggal dicek, rakyat kecil itu kan takut (melanggar)," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (8/12/2020).

Dedi mengatakan, jika satu kecamatan mendapat bantun domba atau sapi dalam bentuk uang tunai, maka pasar di kecamatan itu akan hidup. Lain halnya jika bantuan itu diberikan dalam bentuk fisik ternak melalui pengadaan atau tersentralisasi. Petani atau pasar ternak di sekitarnya jadi sepi. Selain itu, terkadang ternak dari satu daerah tidak cocok ketika ditempatkan di daerah lain.

"Kemudian ternak dikirim dari lokasi lain, kemudian rumputnya tidak cocok. Akhirnya mati ternak itu," kata Dedi.

Dedi mengatakan, bantuan dalam bentuk uang tunai itu juga bisa diterapkan dalam program bantuan perahu untuk nelayan.

Dedi mengatakan, bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sering kali tersentral dan rata-rata dibuat dalam bentuk perahu fiber yang merupakan pabrikan. Kemudian perahu itu dikirim ke daerah pelosok.

"Kadang setelah sampai perahu itu tak dipakai karena tidak cocok dengan karakter lingkungan masyarakat dan tidak nyaman," katanya.

Lain halnya jika bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai. Jika nelayan nyaman menggunakan perahu dari kayu, sementara di lokasi itu ada pabrik atau perajin perahu dari kayu, tinggal beli saja di sana. Sehingga bantuan tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada penerimanya, tetapi juga ke masyarakat sekitar.

Sementara pemerintah tinggal memberikan petunjuk tentang spesifikasi dan standardisasinya. Menurut Dedi, soal itu sebenarnya adalah tugas inti dari pemerintah. Kata dia, tugas dari pemrintah itu adalah membuat regulasi, yaitu memberi panduan, standardisasi dan keselamatan.

"Kan tugas pemerintah teh itu. Mengadvokasi, memberi saran dan rekomendasi untuk meningkatkan ekonomi. Kalau pemrintah kerja hanya tunjuk orang yang sudah punya kualifikasi, siapa pun bisa dong, tak usah sekolah tinggi-tinggi. Kan tugas pemerintah itu mikir," kata Dedi.

"Pemerintah itu banyak yang harus diurus, jangan segala diurus. Tinggal diawasi saja alokasi bantuan itu. Apa susahnya," lanjut Dedi.

Program pembangunan

Selanjutnya, Dedi mengatakan, program pengembangan itu tidak hanya terbatas pada yang bersifat bantuan. Yang bersifat proyek pembangunan juga harus memperhatikan hal itu.

Misalnya ada pembangunan di daerah penghasil jati. Bahan bangunannya bisa kayu jati dari daerah itu. Lalu jika pembangunan di daerah penghasil bambu terbaik, ya pembangunnnya bisa dari bambu.

Misalnya, kata Dedi, membangun kantor pemerintah bisa dari jati atau bambu. Jangan ada kejadian bangunan jadi mahal karena biaya angkut. Harus angkut pasir melewati danau. Angkut semen melewati bukit. Akibatnya dari itu kualitas, pembangunan tak sesuai dengan harapan karena harga perencanaan mahal dan biaya pembangunannya tinggi.

"Akhirnya tidak kuat lama. Lihat puskesmas di berbagai daerah pelosok, dan kemudian pembangunannya tidak sesuai dengan karakter lingkungan," jelasnya.

Menurut Dedi, pola pikir seperti ini harus diubah karena pemerintah juga harus ikut mengembangkan kearifan lokal.

"Jadi kearifan lokal itu jangan hanya dipahami sebagai kesenian. Kearifan lokal itu adalah memahami seluruh tata nilai di lingkungan yang itu melahirkan daya kreativitas dan kualitas hidup," tandas Dedi.