Gubernur Banten Serahkan Penertiban Baliho Rizieq Shihab ke Bupati dan Wali Kota

Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugasnya menurunkan baliho atau sepanduk ilegal.

"Soal HRS itu kan Izin ada di polres polisi, izin tempat yang punya izin walikota/bupati. (penertiban) Spanduk juga yang tidak mengizinkan kota/kabupaten," kata Wahidin kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Selain itu, Wahidin juga khawatir terjadi penambahan kasus Covid-19 di wilayahnya karena ada kerumunan massa tanpa adanya protokol kesehatan.

"Makin banyak kerumunan, makin banyak klaster baru. Gak akan pernah selesai kalau begini kepentingan umum harus dikawal betul dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Semua masyarakat harus hormati keputusan bersama ini," ujar Wahidin.

Mantan Wali Kota Tangerang itu menyebutkan bahwa Pemprov Banten sudah menghabiskan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp300 miliar.

Untuk itu, Wahidin mengingatkan kepada masyarakat dan kelompok tertentu untuk mengurangi kegiatan Tabligh Akbar dan menaati prokes.

Bahkan, jangan ada kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa yang banyak terlebih dahulu hingga dinyatakan bebas dari Covid-19.

"Orang arab juga mengakui di Makkah juga diberlakukan social distancing dan sebagainya," kata Wahidin.