Fakta Elpiji Harga Rp 1,5 Juta di Krayan Nunukan, Dipanggul Buruh yang Mendaki Gunung Selama 2 Jam

Melambungnya harga di Krayan terjadi sejak April 2020 lalu sejak Malaysia menerapkan kebijakan lockdown. Sementara 98 persen kebutuhan warga Krayan berasal dari Malaysia.

Menurut Camat Krayan Barat, Dawa Udan tingginya harga barang di wilahnya karena ada biaya buruh gendong untuk membawa barang ke Krayan.

"Kalau harga gasnya sekitar Rp 800.000, untuk membayar buruh gendong sekitar Rp 700.000, jadi elpiji itu satu tong harganya Rp 1,5 juta di sini," ujar Dawat saat dihubungi, Sabtu (14/11/2020).

Lalu mereka menukarnya dengan tabung elpji yang siap pakai yang dibawa kapal jenis ketinting. Transaksi kemudian dilakukan di pinggir sungai yang sudah masuk wilayah Malaysia.

Dari pinggir sungai di Long Mekong, buruh gendong akan membawa tabung elpiji siap pakai dengan Bekang.

Bekang asalah sejenis alat gending Suku Dayak Lundayeh.

Mereka akan mengikatkan tabung gas di punggung dan mendaki gunung sekitar 2 jam. Jarak antara perbatasan negara dengan Desa Lebudud sekitar 6 kilometer.

"Dari pinggir sungai di Long Mekang yang masih wilayah Malaysia, buruh gendong yang semuanya pemuda dan kuat itu akan menggendong elpiji dengan Bekang (sejenis alat gendong suku dayak Lundayeh), diikatkan di punggung dan mendaki gunung tinggi sekitar dua jam," tutur Dawat.

Setelah tiba di puncak, mereka masih harus menggendong elpiji menuju jalan tani hingga sampai di jalan utama perbatasan.

Dawat mengatakan jalur yang digunakan adalah jalur orangtua mereka untuk bekerja di Malayasia.

"Jalur yang dipakai sekarang sebenarnya jalur orang orangtua kami untuk bekerja di Malaysia.Biasa kalau musim panen padi, mereka masuk bekerja di Malaysia.

"Sudah terjadi lama sekali begitu, sudah dari dulu. Hanya saja, kalau kondisi normal, tidak susah mendapat tong gas," kata Dawat

Ia mengatakan warga tetap memilih membeli elpiji walaupun harganya jauh dari harga normal.

Warga tak ada pilihan karena mereka sulit mencari kayu api kering untuk memasak karena cuaca yang tidak menentu.

Padahal saat normal, gula maupun terigu tidak lebih dari Rp 15.000 per kg. Tak terkecuali harga material bangunan.

Satu sak semen di Krayan saat normal berkisar Rp 300.000 per zak, sekarang dihargai Rp 1,8 juta.

"Kan langka semua sejak Malaysia lockdown, begitulah kondisinya. Hanya BBM yang agak mendingan karena ada pesawat Pertamina yang beri subsidi dan harganya sama dengan Nunukan Kota," kata Anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan (Dapil) Krayan Welson.

Dengan kejadian tersebut, Welson meminta agar Pemerintah Malaysia membuka kelonggaran bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan warga Krayan.

"Sudah ada wacana pembukaan perdagangan tradisional, edarannya sudah kami terima dari Malaysia, semoga segera dibuka," harapnya.

Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan Timur, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Induk, dan Krayan Selatan.

Pada Juni 2020, Bupati Nunukan sudah mengirimkan surat ke Gubernur Kaltara yang isinya meminta permohonan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Krayan.

Saat dikonfirmasi, Humas Pemerintah Provinsi Kaltara Drajat Mazunus melalui keterangan tertulis menjelaskan, Gubernur Kaltara sudah tiga kali membuat permohonan dan melakukan negosiasi melibatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching Malaysia.

Surat yang telah dikirimkan, yaitu: 1. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 530/0939/DPPK-UKM /GUB tanggal 23 Juni 2020 perihal dukungan negosiasi jalur masuk perbatasan

2. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020 perihal permohonan membuka jalur masuk perbatasan Krayan Indonesia-Malaysia

3. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 510/2326/DPPK-UKM/GUB tanggal 05 November 2020 perihal permohonan dukungan penyelesaian krisis ekonomi dan sosial di perbatasan Krayan.

Surat Gubernur mendapat dukungan KJRI Khucing dengan Surat Konjen RI Kuching Nomor : 1485/B/KCH/VIII/2020/01/05 tanggal 10 Agustus 2020 perihal permohonan bantuan bahan logistik untuk masyarakat Sempadan Kalimantan Utara.

Juga Surat Konjen RI Kuching Nomor: 1704/B/Kch/IX/2020/05/02 tanggal 10 September 2020 perihal pelarasan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Sarawak di berbagai sektor dalam masa pandemi Covid-19.

"Surat tersebut juga sudah mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri (Sosek Malindo Indonesia) melalui Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Ketua KK Sosek Indonesia Nomor : 193/2741/BAK perihal permohonan perdagangan di wilayah perbatasan Sempadan antara Long Bawan (Kaltara)-Bakelalan (Serawak Malaysia)," ujar Drajat.

"Selanjutnya KJRI masih menunggu Pemprov Kaltara memberikan daftar barang logistik/kebutuhan pokok yang mendesak dan sangat diperlukan oleh penduduk perbatasan Krayan," jawabnya melalui pesan tertulis.

Ia mengatakan daftar logistik mutlak diperlukan karena tidak semua kebutuhan dapat dijual ke luar Sarawak, karena sebagian adalah barang subsidi dalam negeri.

Selain itu Alasan lain adalah, jarak Kota Kuching ke Ba’Kelalan kurang lebih 850 km dan kota terdekat Miri tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Maka sebagian barang akan diambil dari Kuching dan dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mendistribusikannya. "Mempertimbangkan hal hal tersebut, maka proses ini diperkirakan akan memerlukan waktu, mudah mudahan tidak terlalu lama," jawabnya.

SUMBER: KOMPAS.co (Penulis: Ahmad Zulfiqor | Editor: David Oliver Purba)