Tak Kunjung Dapat Pemberitahuan, Warga Pilih Antre di BRI Tanyakan BLT UMKM

Mereka mengantre sejak pagi untuk menanyakan perihal BLT UMKM Rp 2,4 juta.

"Saya datang jam 7, tapi yang lain ada yang datang dari jam 6," ujar Siti Aisyah kepada Kompas.com di Bandung, Selasa (27/10/2020).

Siti mengatakan, sehari-hari ia berjualan di warung kecilnya. Saat mengetahui pemerintah mengeluarkan BLT UMKM, ia langsung mendaftar.

Tapi ternyata tak juga ada pengumuman apakah ia lolos atau tidak. Kemudian tetangganya yang juga mendaftar BLT UMKM dinyatakan lolos meski tidak mendapat pemberitahuan.

"Caranya datang ke BRI. Jadi saya ikuti cara tetangga saya," ucap ibu dua anak tersebut.

Begitu sampai ke BRI, ia melihat sudah banyak antrean. Untuk orang sepertinya, Satpam akan meminta KTP. NIK dalam KTP akan dicocokkan dengan data. Apakah lolos atau tidak.

Bila dinyatakan lolos, ia harus melengkapi persyaratan lainnya dan kembali mengantre.

Seperti yang dilakukan Irah. Selasa ini merupakan hari keduanya mengantre. Kemarin ia datang bersama dua orang temannya untuk mengecek apakah dirinya lolos atau tidak.

"Ternyata cuma saya yang lolos, dua teman saya gagal," ucap Irah.

Setelah mendapat kepastian dirinya lolos, hari ini ia datang lebih pagi ke BRI untuk mengantre pencairan dana.

"Kalau terlalu siang nanti nggak dapat nomor, karena dibatasi. Kalau kuotanya sudah habis, harus ke sini lagi besok," kata dia.

Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang diberikan ke UMKM sebesar Rp 2,4 juta diperpanjang hingga Desember 2020.

Awalnya program ini telah berakhir pada bulan September lalu. Namun lantaran program BLT ini mendapatkan tambahan pagu sebesar 3 juta pelaku UMKM, maka program bantuan ini pun diperpanjang.

"Pada saat pengajuan kan dicatat namanya siapa yang akan mendapatkan. Nah, ketika sudah resmi dinyatakan menjadi penerima bantuan, pengusaha mikro harus ke bank yang ditunjuk dan yang mengambil atau yang mencairkan itu tidak boleh diwakilkan harus sesuai dengan yang ada di data," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman.