600 Nelayan Kodingareng Sulsel Protes Tambang Pasir Laut, Datangi Kantor Gubernur

MAKASSAR, KOMPAS.com - Nelayan serta perempuan Pulau Kodingareng Lompo kembali mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk memprotes tambang pasir laut di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (7/10/2020).

Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Ahmad mengatakan, dalam aksi unjuk rasa tersebut, para perwakilan nelayan Kodingareng memasukkan surat untuk gubernur terkait penghentian kapal tambang pasir laut di area tangkap mereka. 

Tuntutan tersebut ditandatangani 600 nelayan dan warga Kodingareng dari berbagai RW di pulau tersebut. 

"Di muatan surat tersebut berisi penghentian tambang pasir laut yang dimana surat tersebut ditandatangani kurang lebih 600 nelayan se-Kodingareng dari berbagai RW," ujar Ahmad saat diwawancara wartawan, Rabu (7/10/2020).

Ada 10 poin yang diajukan nelayan dalam surat tersebut. Secara garis besar poin-poin tersebut berisi dampak dari tambang pasir laut yang merusak ekosistem ikan. 

Tambang pasir laut itu sangat merugikan lantaran dari data BPS, 90 persen warga Kodingareng menggantungkan hidup di laut. Tambang pasir laut itu juga terjadi di perairan Galesong Utara. 

"Teman-teman nelayan Kodingareng ada yang menginap di Galesong karena teman-teman di Galesong bersolidaritas dengan nelayan Kodingareng karena mereka pernah terdampak terkait dengan tambang pasir laut," ujar Ahmad. 

Aksi yang dilakukan nelayan Kodingareng, kata Ahmad, langsung diterima Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Hasbullah. 

Ahmad menyebut, Hasbullah berjanji akan menyampaikan surat tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang selama ini masih enggan menemui langsung nelayan Kodingareng. 

Sementara itu, Hasbullah sendiri berjanji akan menindaklanjuti surat tersebut.

"Kami teruskan ke Gubernur Sulsel untuk kemudian dikaji kembali bagaimana proses sesuai dengan tuntutan masyarakat," kata Hasbullah.