Banyak Petahana Maju Pilkada, Bawaslu Jabar Fokus Awasi Netralitas ASN

“Karena melihat trendnya marak juga, ini jadi konsen Bawaslu Jabar di delapan kabupaten/kota (yang melaksanakan Pilkada),” jelas Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (01/10/2020) di Hotel Santika, Cipanas Garut usai membuka rapat kerja pengelolaan pelayanan data informasi publik bagi Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Dahlan, hingga saat ini saja, Bawaslu Jawa Barat sudah menerima 72 kasus laporan pelanggaran yang 30 diantaranya adalah pelanggaran hukum lain. Pelanggaran hukum lain ini, didominasi oleh laporan netralitas ASN yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

“Pelanggaran hukum lain, didominasi oleh laporan netralitas ASN. Isu ini jadi isu prioritas strategis kami dalam pengawasan,” tegasnya.

Dahlan menuturkan, salahsatu strategi Bawaslu untuk mengawal netralitas ASN dalam Pilkada ini diantaranya adalah, dengan cara melakukan pengawasan secara melekat secara struktural.

Karena, Bawaslu saat ini juga sudah memiliki jejaring hingga tingkat desa. Masyarakat pun, dilibatkan dalam upaya mengawasi dan pencegahan.

Selain soal netralitas ASN, menurut Dahlan, karena banyaknya incumbent yang kembali mencalonkan diri atau mencalonkan keluarganya dalam Pilkada.

Bawaslu juga akan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar program-program pemerintah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada oleh petahana.

“Yang juga jadi fokus soal potensi kebijakan daerah, jangan sampai program-program pemerintah dimanfaatkan, seperti bantuan Covid-19 misalnya, apalagi banyak incumbent yang maju, ini jadi potensi kerawanan,” katanya.

Pilkada Jabar

Dahlan menuturkan, dari 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Jawa Barat sedikitnya ada enam daerah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri yaitu Pilkada Kota Depok, Karawang, Cianjur, Tasik, Pangandaran dan Indramayu.

Sementara, untuk Kabupaten Bandung, istri kepala daerahnya saat ini maju dalam Pilkada.

“Jangan sampai, instrumen kebijakan negara dan aktornya (ASN) menjadi bagian dan mengambil peran pemenangan. Prinsip fairness dalam Pemilu itu, instrumen kebijakan negara wajib netral agar pelaksanaannya fair,” katanya.