Bawaslu: Jambi Masuk 10 Besar Indeks Kerawanan Pemilu, Rawan Politik Uang Saat Pilkada

Selain itu, Provinsi Jambi masuk 10 besar, rawan klaster Pilkada dan daerah nomor dua paling rawan politik uang.

"Sungaipenuh tertinggi di Indonesia. Akan kita prioritaskan bersama polisi dan masing-masing timses, harus bersepakat pilkada damai," kata Anggota Bawaslu Jambi, Fahrul Rozi saat ditelepon, Rabu (23/9/2020).

Dia mengatakan IKP Pilkada ini, salah satu upaya untuk mencegah konflik pemilu, secara dini.

Ada beberapa faktor, kata pria yang akrab disapa Paul, yaitu, konteks penyelenggaraan pemilu bebas adil, lalu kontestasi dan partisipasi.

“Hampir semua dimensi Kota Sungaipenuh masuk dalam kategori rawan tertinggi. Ini untuk pemilu tingkat kabupaten/kota,” kata Paul menjelaskan.

Rawan black campaign

Bahkan, Sungaipenuh juga masuk 10 besar, kerawanan penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam.

Sebanyak tujuh kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sekadau, Kota Bukittinggi, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Halmahera Timur memiliki kerawanan tinggi dalam aspek materi kampanye.

Lebih jauh, Paul menjelaskan, untuk Provinsi Jambi masuk urutan ketiga kerawaanan tertinggi, setelah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Utara.

Penyebabnya adalah Provinsi Jambi masuk lima daerah paling rawan politik uang. Di antaranya, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi memperoleh skor 100 atau tingkat kerawanan paling tinggi terkait netralitas ASN.

Aspek jaringan internet saat pandemi

Infrastuktur jaringan internet, kata Paul, diyakini akan menjadi masalah utama. Pada masa pandemi, beberapa aktivitas penyelenggaraan pemilu dilakukan secara daring, misalnya kampanye.

Dalam aspek ini, Provinsi Jambi lagi-lagi menempati posisi teratas tingkat kerawanan jaringan internet.

Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Ironi memang, kata Paul, di sisi lain, karena pandemi maka calon, harus berkampanye secara daring. Tetapi sinyal internet paling tidak mendukung.

"Banyak desa belum disentuh sinyal. Bahkan ratusan desa, itu sinyal internet belum kuat," kata Paul menjelaskan.

Apabila dilakukan tatap muka, kata Paul maka sangat rawan penularan Covid-19. Ia menjelaskan semua daerah yang lakukan pemilu, rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Urutannya adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesu Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimatan Utara.