Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) memberikan sanksi tegas bagi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung.

"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ujar Ganjar saat ditemui di kantornya, Selasa (22/9/2020).

Dikatakannya, terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan dilanjutkannya Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka hari ini kita punya PR besar melakukan tindakan ekstra. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," tuturnya.

Dia juga mengusulkan tahapan pilkada selanjutnya digelar secara virtual.

"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.

Menurutnya, segala macam kegiatan yang berpotensi kerumunan orang banyak sudah tidak masuk akal lagi digelar di tengah pandemi sekarang ini.

"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti chanel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.