4 Bulan Tak Bertemu Istri, Terdakwa Korupsi di Muara Enim Minta Jadi Tahanan Kota

Saat ini, Ramlan yang berstatus terdakwa mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang, karena terjerat kasus suap proyek pengerjaan jalan.

Permohonan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, M Husni Candra dalam sidang virtual di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/9/2020).

Husni mengatakan, kliennya tersebut telah menjalani masa tahanan di Rutan Pakjo selama 4 bulan 10 hari sejak dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Ramlan tak bisa mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, karena saat ini sedang memasuki masa pandemi Covid-19.

"Sejak ditahan, tatap muka bersama istrinya saja tidak pernah karena kondisi pandemi ini. Sehingga kami harap hakim bisa mengabulkan permohonan kami untuk menjadi tahanan kota," kata Husni.

Sementara itu, terkait persidangan, Husni menjelaskan, pihaknya tidak memberikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK. 

Meski demikian, pihaknya akan menghadirkan saksi yang meringankan untuk Ramlan pada sidang pekan depan.

"Saksi ahli dan dua saksi yang akan kami dihadirkan terkait perkara ini," ujar dia.

Sementara itu, jaksa KPK Januar Dwi Nugroho menanggapi permohonan pengajuan tahanan kota terhadap Ramlan.

Menurut dia, permohonan itu merupakan pertimbangan dari majelis hakim untuk dikabulkan atau tidak.

"Sekarang wewenang penuh ada di majelis hakim, bukan di kami lagi (JPU) untuk pengajuan tahanan kota," kata Januar.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi didakwa menerima suap atas proyek pembangunan jalan.

Suap tersebut diberikan oleh Robi Okta Fahlevi yang telah lebih dulu divonis bersalah oleh majelis hakim.

Rinciannya, Ramlan didakwa menerima Rp1,1 miliar.

Kemudian, Aries HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim menerima suap Rp 3,03 miliar.