Gubernur Gorontalo Usul Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret dari Pilkada

Saat ini ada 3 daerah di Gorontalo yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Usulan itu disampaikan Rusli Habibie pada rapat koordinasi khusus pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan menjelang Pilkada serentak secara daring, Jumat (11/9/2020).

“Saya punya saran, kita buat pernyataan bahwa semua pasangan calon, tim sukses termasuk pimpinan partai politik baik pendukung dan pengusung membuat pernyataan. Jika terdapat hal-hal yang melanggar aturan termasuk protokol kesehatan, siap menerima sanksi yang ada. Bahkan kalau perlu dicoret dari pencalonan,” kata Rusli Habibie.

Pasangan bakal calon dalam Pilkada di 3 daerah di Provinsi Gorontalo ditantang untuk membuat komitmen taat pada protokol kesehatan.

Rapat ini dihadiri Kapolda, Komandan Korem 133 Nani Wartabone dan Kepala BIN Daerah, Bupati Pohuwato, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Komitmen untuk mencegah Covid-19 ini dianggap penting pada saat sekarang.

Beberapa waktu lalu, nama Gorontalo sempat tercoreng karena viralnya video deklarasi pasangan calon peserta Pilkada yang diduga kuat melanggar protokol kesehatan.

Pasangan bakal calon diminta taat dalam penggunaan masker, menjaga jarak dan tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

Selain itu ada juga regulasi lain seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona.

“Para Bupati siap ya? Siap, alhamdulillah. Kejadian kemarin kita ambil hikmahnya. Kita ubah itu dengan komitmen bersama dan menjadi contoh bagi daerah lain. Komitmen bersama pasangan calon, partai politik semua tanda tangan di atas materai. Suratnya kita teruskan ke Presiden, Mendagri dan lain-lain,” tutur Rusli Habibie.

Sekretaris Daerah Darda Daraba diminta segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten tiga daerah untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Rusli Habibie dan Forkopimda akan menjadi saksi bagaimana kesungguhan tiap pasangan calon, partai politik dan penyelenggara pemilu menyukseskan tahapan Pilkada yang aman sekaligus mencegah penularan virus corona.

Komitmen bersama ini sejalan dengan teguran Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian kepada para calon petahana yang diduga melanggar protokol kesehatan.

Hingga saat ini, sudah ada 72 kepala daerah yang kena teguran.

Ancaman dari Mendagri bagi pelanggar protokol kesehatan juga tidak main-main.

Salah satunya, menunda proses pelantikan apabila pasangan tersebut terpilih.

Kemendagri sudah menyiapkan pejabat sementara yang ditunjuk dari pemerintah pusat.