Fakta Bupati Muna Dilaporkan Polisi gara-gara Umumkan Bupati Muna Barat Positif Covid-19

KOMPAS.com - Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada melaporkan Bupati Muna LM Rusman Emba ke Polda Sulawesi Tenggara.

Hal itu dilakukan Rajiun karena tak terima statusnya yang terkonfirmasi positif Covid-19 diumumkan ke publik secara sepihak oleh Rusman Emba.

Terlebih lagi, saat mengumumkan itu Rusman atau terlapor belum meminta izin kepada Rajiun selaku pasien atau kepada keluarganya.

"Aneh, kenapa mereka yang umumkan, gugus tugas provinsi pun kalau mau umumkan harus ada izin dari yang bersangkutan atau pihak keluarga. Kami laporkan Ketua Gugus Tugas Kabupaten Muna (Rusman Emba) karena mempublikasikan tentang data pasien yang harusnya dirahasiakan," ujar Syarifudin, kuasa hukum dari Rajiun Tumada.

Rival di Pilkada 2020

Syarifudin menilai, pengumuman yang disampaikan Rusman terkait status kliennya yang terkonfirmasi Covid-19 tersebut dianggap sarat dengan kepentingan politik.

Sebab, keduanya merupakan rival dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Muna.

"Kami menduga itu dipolitisasi. Dia menyebut nama lengkap, itu menjadi keberatan klien kami," ungkapnya.

"Kami membaca lewat media online pada tanggal 7 September 2020. Pertanyaannya, kenapa sampai beredar seperti itu, itu bukan kewenangan mereka untuk mem-publish," tambah Syarifuddin.

Atas tindakannya tersebut, ia menilai Rusman dianggap mencemarkan nama baik dan melanggar Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut.

“Terkait dugaan pencemaran nama baik dan membuka identitas orang terkena Covid-19. Dia (Rajiun Tumada) melaporkan (Bupati Muna) melalui kuasa hukumnya,” singkat Ferry melalui WhatsApp.

Penjelasan Bupati Muna

Bupati Muna, Rusman Emba saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, alasannya mengumumkan data pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu merupakan bagian dari upaya menyelamatkan dan melindungi warganya.

Terlebih lagi, selain bupati dirinya juga menjabat sebagai ketua Gugus Tugas Kabupaten Muna.

"Karena virus ini sifatnya sangat berbahaya, jadi tidak ada unsur politik. Saya sebagai bupati berhak melindungi masyarakat Muna dari bahaya virus ini," kata Rusman.

Lebih lanjut dikatakan Rusman, informasi terkait status Rajiun tersebut diketahui dari hasil laboratorium RS Bahteramas yang dikeluarkan Dinkes Provinsi Sultra.

"Sebagai bupati kita jujurlah pada diri sendiri. Jangan justru memicu masyarakat tidak percaya kepada pihak medis atau gugus tugas provinsi," tegasnya.

Penulis : Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati | Editor : Dony Aprian