Keikhlasan Elin, Guru di Perbatasan, Honor Rp 250 Ribu per Bulan Tak Dibayar 2 Tahun

NUNUKAN, KOMPAS.com – Keikhlasan Elin (28) seorang guru honor di SMP Budi Luhur Sebakis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyeruak menjadi keprihatinan manakala suaminya mengeluhkan kondisinya di media social Facebook.

Suami Elin, Yudha Adjie mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai abai atas kondisi istrinya.

Padahal Elin sudah 5 tahun mengabdi menjadi guru di sekolah tersebut, tanpa pernah menerima gaji layaknya guru honor lain,

‘’Sering saya suruh berhenti dia, tapi dia hanya menjawab kasihan anak anak di sekolah, tidak ada yang mengajar, bagaimana kalau mau ujian? Itu saja jawabnya,’’ujar Yudha yang dihubungi, Selasa (8/9/2020).

Saat ini, Elin tengah hamil muda dan sering mengalami pusing dan mual, sehingga saat Kompas.com mencoba berbincang melalui sambungan telepon, suaminyalah yang mewakilinya menjelaskan permasalahan Elin.

Bagi Elin, persoalan materi tidak mengendurkan semangat pengabdiannya untuk mencerdaskan generasi bangsa di perbatasan RI – Malaysia ini.

Elin hanya ingin melihat anak anak perbatasan menjadi terdidik dan memiliki daya saing tanpa harus menjadikan keterbatasan dan geografis perbatasan yang serba minim sebagai alasan dari ketertinggalan mereka.

‘’Dia selalu bilang kasihan, kan tidak ada gurunya di sekolah ini, kebetulan rumah kami dekat sekolah,’’katanya.

Mengajar sambil kuliah

Elin masih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun di Pulau Sebatik.

Dua tahun belakangan, guru di SMP Budi Luhur yang merupakan sekolah filial dan menginduk pada SMPN PGRI Nunukan ini tersisa dua orang saja, hanya Elin dan kepala sekolah bernama Sugeng.

Gedung sekolah terbuat dari papan juga terlihat rusak di banyak bagian, plafon banyak yang bolong, tiang penyangga lapuk dan banyak kayu sudah lapuk dimakan usia.

Pembelajaran kepada puluhan pelajar di SMP Budi Luhur Sebakis dilakukan sistem rapel. Elin akan memberikan materi untuk kelas VII, lalu berpindah ke kelas VIII dan begitu juga untuk kelas IX.

‘’Dulu pernah ada 8 orang guru, cuma karena masalah pembayaran makanya mereka pindah, itu juga kalau Elin sedang ada kegiatan kampus atau ujian, dia harus menginap sepekan di Sebatik dan tidak ada yang mengajar, sambil ujian dia buatkan materi, catat-catat dan dikirimkan ke muridnya, seperti itu terus,’’lanjutnya.

Yudha mengaku kasihan kepada Elin, tapi ia tak bisa memaksa Elin berhenti mengajar karena Elin memang seakan menemukan dunianya bersama para anak didik.

Tidak jarang nasihat dan saran suaminya untuk berhenti mengajar selalu saja mampir di telinganya, namun Elin hanya bisa memberi pengertian akan arti pengabdian.

Yudha hanya mampu mendukung tekad istrinya dengan semakin giat berdagang. Hasil jualan sembako itulah yang menghidupi mereka, termasuk untuk biaya kuliah Elin.

‘’Ia terima gaji terakhir sekitar 2018, jadi gajinya dibayar per tahun, itu sekitar dua juta, itu gaji setahun, dan sampai sekarang tidak ada lagi dia dapat,’’kata Yudha.

Curhat di medsos

Kekesalan Yudha dituangkan lewat media social Facebook yang ia bagikan ke grup Peduli Nunukan, di sana ia menuliskan keluh kesahnya karena istrinya tak mau mendengar sarannya berhenti mengajar meski tengah hamil.

Begini tulisan Yudha:

Ijin diloloskan pak admin semoga jadi inspirasi…Nunukan oh Nunukan, jangan bilang Nunukan maju kalau masih saja ada seorang guru yang kurang diperhatikan di pulau yang kecil ini, pulau yang kaya akan hasil bumi dan batu bara berlimpah, dimana para pemimpin yang kita pilih terdahulu? Kisah seorang guru yang sudah hampir dua tahun tidak diberi upah, dahulu guru di sini ada 8 orang, yang bertahan tinggal dua orang, kebetulan itu adalah istri saya, dia mengajar sudah hampir 5 tahun dan upah per bulannya Rp.250.000, mengajar dalam satu ruangan menampung murid kelas 1, 2 dan 3,

Cuma triplek jadi pembatas kelasnya, suatu hari saya suruh berhenti mengajar tapi apa bilang istri saya? Kasihan, anak anak tidak ada guru yang mengajar, bagaimana nanti kalau ulangan, apakah di Nunukan ada guru seperti ini? Ikhlas mengajar tanpa digaji? Tolong up dan bagikan postingan ini biar kepala kepala daerah yang tinggi di atas sana bahkan presiden sekalipun bisa tahu bahwa Indonesia ini belum merdeka, apa tindakan mereka? Wassalam.

Unggahan ini menjadi viral dengan 1.291 komentar dan dibagikan sebanyak 280 kali sejak diunggah 6 September 2020 sekitar pukul 15.40 Wita.

‘’Saya berharap pemerintah bisa betulkan itu sekolah, bantu kasih tambah jumlah guru, saya kasihan istri saya juga, sudah hamil harus mengajar tanpa gaji juga,’’harap Yudha.

Tanggapan Dinas Pendidikan Nunukan

Menanggapi postingan yang menjadi perbincangan hangat masyarakat ini, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan Widodo mengatakan, ada beberapa informasi yang harus diklarifikasi.

Yang pertama, pemerintah daerah Nunukan tidak abai akan masalah ini. Persoalan yang terjadi di sekolah filial yang berdiri sejak 2012 lalu ini ditegaskannya, berdiri atas inisiasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

‘’Itu adalah wilayah kekuasaan Kementerian Transmigrasi, jadi pemerintah daerah pada waktu itu belum bisa masuk, memang pada 2019 akhir, ada penyerahan pengelolaan dan perencanaan akan diapakan disana? tapi pengelolaan itu belum termasuk penyerahan aset, sehingga pemda belum bisa bergerak di sana,’’jawabnya.

Widodo juga mengakui, kurangnya koordinasi pihak kementerian ke Disdik membuat pelajar di SMP Budi Asih Sebakis yang ikut Ujian Nasional (UN) pernah tidak terdata dalam Dapodik karena perizinannya belum ada.

Kasus tersebut membuat Disdik berupaya mengkoneksikan sekolah yang sudah meluluskan 3 angkatan tersebut dengan SMPN PGRI Nunukan.

Disdik juga tengah melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan masalah ini.

‘’Bagaimana penyerahan aset di sana sehingga kita punya kewenangan membangun dan memberikan pembelajaran yang dikelola oleh Pemda, kita masih upayakan itu,’’tambahnya.

Menjawab permasalahan gaji bagi guru Elin, Widodo kembali mengakui hal tersebut butuh proses. 

Sebab, untuk membayarkan dana BOS APBN ataupun BOSDA, ada beberapa persyaratan tertentu termasuk harus terdaftar dalam Dapodik.

‘’Mungkin ada honor yang belum terbayar dan seterusnya, itu memang persoalan serius di sana, untuk mendapat honor kan ada syarat, misalnya dia masuk Dapodik dan seterusnya, itu yang membuat kesulitan, karena dana BOS boleh dipakai membayar honor asalkan yang bersangkutan memenuhi sarat tersebut," jelasnya.