[POPULER NUSANTARA] Mahar Politik di Pilkada Miliaran? | Bantuan Jokowi untuk Mbah Ginem

KOMPAS.com - Rekaman video Bupati Jember Faida yang menyebutkan soal mahar politik yang mencapai miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik di Pilkada Serentak 2020, menjadi viral di media sosial.

Faida menjelaskan, kondisi itu membuat kepala daerah sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus.

Berita tersebut menyita perhatian pembaca Kompas.com di hari kemarin.

Sementara itu, kabar Mbah Ginem yang mendapat bantuan dari Presiden Jokowi juga menjadi sorotan.

Seperti diketahui, Mbah Ginem menjadi korban penipuan. Sebanyak 70 nasi bungkus dagangannya dibawa lari pembeli.

Berikut ini berita populer nusantara secara lengkap:

Faida mengungkapkan pandangannya, mahar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju pilkada menjadi ganjalan untuk mencari pemimpin yang tegak lurus.

"Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan,” kata Faida.

Pernyataan itu menuai protes sejumlah tokoh politik di Jember.

Waginem atau akrab disapa Mbah Ginem mengatakan, dirinya mendapat bantuan dari Presiden Joko Widodo berupa uang dan sembako.

"Enten saking Pak Jokowi bantuan sembako kalihan arta," katanya dengan wajah bahagia.

Tak hanya itu, dirinya juga sempat sempat bingung karena banyak orang-orang yang mendatanginya, beberapa ada yang meminta foto bersama.

"Tadi ada Bu Lurah, Pak RW, Bu RW, tiyang katah wau (orang banyak tadi). Kalihan Bu Ita (Wakil Wali Kota Hevearita G Rahayu) kulo diparingi bantuan sembako kalihan arta kangge modal sadeyan malih (saya diberikan bantuan sembako dan uang buat modal jualan lagi)," kata Mbah Ginem, Minggu.

Nasib 13 perawat di RSUD Sulbar terkatung-katung usai bekerja selama lima bulan lebih.

Dari informasi yang diperoleh, mereka diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

Selain diberhentikan, ke-13 perawat ini belum menerima insentif dan diminta keluar dari tempat penginapan yang selama ini dihuni sejak bertugas sebagai perawat.

Menurut Camat Sebatik Utara, Zulkifli, setiap hari harus menjadi pendatang haram atau imigran gelap karena masuk Negara Malaysia secara ilegal.

Hal ini dikarenakan jalan menuju kantor Camat Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara, bakal menjadi wilayah Malaysia merujuk hasil pengukuran Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Juru Ukur Pemerintah Malaysia (JUPEM) pada Juni 2019.

"Pendatang haram itu istilah kita ketika kita rapat bersama BNPP, karena pergeseran patok yang terjadi membuat kantor Camat Sebatik Utara tidak memiliki jalan masuk, kan kalau kita masuk negara orang tanpa izin dan tanpa dokumen namanya illegal, istilah Malaysianya pendatang haram," ujarnya, dihubungi, Senin (7/9/2020).

Berdasar data yang diperoleh, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menjelaskan ancaman Covid-19 semakin meluas.

Saat ini jumlah anak dan bayi yang terinfeksi corona sedang meningkat.
"Angka kasus Covid-19 pada anak dan bayi setiap hari ada penambahan. Kemarin ada 22 pasien anak dan dua pasien bayi. Sehari sebelumnya bertambah 24 anak," kata Mimi kepada wartawan, Senin (7/9/2020).

(Penulis: Kontributor Jember, Bagus Supriadi, Kontributor Semarang, Riska Farasonalia, Kontributor Polewali, Junaedi, Kontributor Nunukan, Ahmad Zulfiqor, Kontributor Kompas TV Pekanbaru, Citra Indriani | Editor: Aprillia Ika, Teuku Muhammad Valdy Arief, Khairina)