Konflik Nduga, 263 Orang Tewas sejak 2018, Kebanyakan karena Kelaparan Mengungsi ke Hutan

Total warga yang tewas tersebut termasuk 20 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Hal tersebut disampaikan melalui dua jilid laporan yang dibuat oleh Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yang telah diserahkan ke Komnas HAM Papua.

"Jilid pertama itu 184 orang, itu dari 2 Desember 2018 sampai 2019, lalu jilid kedua dari 2019 ke 2020 itu 59 orang. Jadi total 243 orang ditambah 20 pekerja Istaka Karya," ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2020).

Para korban meninggal karena beberapa penyebaab, seperti tertembak senjata api, kelaparan, dan sakit.

"Sebagian besar yang meninggal karena kelaparan ketika mengungsi ke hutan," kata dia.

Theo menjelaskan, sejak kasus pembantaian pekerja PT Istaka Karya, pemerintah membuat operasi militer untuk mengejar KKB.

Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai lokasi. Mulai ke kabupaten di sekitar Nduga hingga ke dalam hutan.

Masyarakat Nduga trauma dengan keberadaan OPM dan aparat keamanan yang datang membawa senjata api.

Namun, di saat masyarakat mengungsi, banyak di antara mereka yang akhirnya kelaparan dan tidak mampu bertahan hidup.

Theo mengaku sudah mengklarifikasi jumlah warga Nduga yang tewas karena konflik sosial tersebut kepada pihak gereja.

"Sebagian kuburannya sudah kita temukan, tetapi seluruhnya sudah dapat klarifikasi dari gereja," tuturnya.

Ia juga sempat menemui para pengungsi di Distrik Mapanduma di hutan pada Januari 2019.

Sementara Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, meminta Polda Papuda dan Kodam XVII/Cenderawasih segera membentuk tim investigasi konflik sosial di Kabupaten Nduga.

"Polda Papua dan Kodam segera bentuk tim investigasi untuk turun ke Nduga supaya masalah ini bisa kami selesaikan bersama-sama," kata Ikabus.

Ia juga meminta TNI-Polri segera menarik pasukan non-organik dari Kabupaten Nduga agar masyarakat tidak ketakutan.

Sementara Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey menyatakan akan mempelajari laporan yang diterimanya dan segera mengomunikasikannya kepada pihak terkait.

"Saya akan sampaikan kepada pihak pemda terkait permintaan pembentukan tim. Tentu kami juga akan sempaikan kepada Komnas HAM pusat," kata Fritz.