Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jatim Meningkat Saat Pandemi Covid-19

Pada 2019, tercatat lebih dari 900 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur.

"Namun saat 2020, hingga 16 Juli 2020, tercatat hampir 700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Andriyanto saat webinar memperingati Hari Anak Nasional 2020, Selasa (21/7/2020).

Pada 2019, sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi kekerasan fisik dan psikis.

"Tapi saat pandemi, kekerasan seksual paling tinggi, persentasenya mencapai 41 persen. Sisanya kekerasan fisik dan psikis," jelasnya.

Menurut Andriyanto, peningkatan kasus kekerasan ini diduga terjadi karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah selama pandemi Covid-19.

"Di sisi lain, banyak anggota keluarga yang bermasalah dengan masalah ekonomi karena pandemi. Stres meningkat dan terjadilah kekerasan kepada perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual," jelasnya.

Andriyanto memastikan 700 kasus yang telah dilaporkan itu akan ditangani. Seluruh korban juga akan didampingi tim DP3AK Jatim.

Laporan tersebut dihimpun dari sistem pelaporan online kekerasan perempuan dan anak yang dikembangkan DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Andriyanto yakin kasus kekerasan perempuan dan anak yang dihimpun belum mewakili seluruh kasus yang terjadi di Jawa Timur.

Sebab, kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat ujungnya saja, tapi di dalam lebih banyak terjadi.

"Atas fakta itu, kami menggandeng berbagai kalangan untuk terus mengampanyekan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan serta menyosialisasikan hak anak kepada para orang tua," terangnya.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Kantor Perwakilan wilayah Jawa, Naning Pudjijulianingsih mengungkapkan, kekerasan terhadap anak selama pandemi bisa dicegah dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.

Salah satu caranya dengan membangun kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, masyarakat, serta media.

"Meskipun dalam kondisi sulit menghadapi pandemi, semua anak harus bisa dipastikan pendidikan dan hak-haknya. Termasuk dalam menjaga kesehatan mental anak," kata Naning.