Dewan Pendidikan Riau Minta 64 Kepala SMP Batalkan Pengunduran Diri

Zulkarnaen datang langsung ke Dinas Pendidikan Inhu untuk membicarakan masalah tersebut dengan Dewan Pendidikan Inhu, Jumat (17/7/2020).

Dalam hal ini, Zulkarnaen meminta 64 kepala SMP negeri tersebut membatalkan niat mengundurkan diri.

"Saya berharap 64 kepala sekolah SMP yang bertekad mengundurkan diri agar mengurung niatnya kembali. Karena saya pikir kalau memang tidak salah kenapa harus mundur," ucap Zulkarnaen diwawancarai Kompas.com sebelum mengadakan pertemuan dengan Dewan Pendidikan Inhu di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Inhu, Jumat.

Zulkarnaen mengapresiasi Disdikbud dan Dewan Pendidikan Inhu yang cepat menyikapi persoalan tersebut.

Karena, menurut dia, persoalan seperti ini bukan main-main dalam dunia pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang penting itu adalah guru dan kepala sekolah.

Namun seluruh kepala SMP negeri tersebut saat ini tiba-tiba kompak mengundurkan diri yang membuat heboh dunia pendidikan di Riau maupun di Indonesia.

"Nah, kita coba menyikapi itu apa persoalan mereka. Makanya hari ini kita rapat koordinasi antara Dewan Pendidikan provinsi dan kabupaten," ujar Zulkarnaen.

"Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau memang ada persoalan, seperti yang disebut kemarin misalkan ada LSM, ada oknum aparat, kita kan bisa coba melakukan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan mereka. Dan, kita juga tidak mau mereka tidak dengan sadar dan tidak nyaman untuk melaksanakan tugasnya. Tapi di sisi lain kita juga tidak mau melindungi mereka (kepala sekolah) kalau melakukan kesalahan," sambungnya.

Oleh karena itu, Zulkarnaen meminta para kepala sekolah mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Sebab, hal ini lebih pada kewajiban dan tanggung jawab.

Menurut dia, kalau memang ada persoalan-persoalan seperti itu bisa dikomunikasikan.

"Yang penting itu dalam pengelolaan anggaran transparan dan akuntabel. Saya kira ke mana pun tidak ada persoalan," kata Zulkarnaen.

Terkait dugaan kepala sekolah diganggu oknum aparat penegak hukum dan LSM yang memicu pengunduran diri tersebut, Zulkarnaen menyebut itu hanya dilakukan segelintir oknum yang tidak mewakili instansinya.

"Saya kira karena aparat itu juga punya fungsi dua, yaitu preventif dan represif. Saya kira mereka juga langsung terjun karena ada dasar dalam penegakan hukum. Nanti kita coba koordinasi dengan kepolisian dan juga kejaksaan," pungkas Zulkarnaen.

64 kepala SMP mundur

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mendadak kompak mengundurkan diri.

Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

"Ya, betul, ada 64 kepala SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu.

Mereka saat itu membawa map dalam jumlah banyak yang berisi surat pengunduran diri.

"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku Kepala Dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim.

Ibrahim kemudian bertanya kepada perwakilan kepala sekolah mengenai alasan pengunduran diri tersebut.

"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa.

Ibrahim mengatakan, surat pengunduran diri 64 kepala sekolah itu sudah diterima.

Namun, belum diputuskan apakah disetujui atau tidak.

"Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas. Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.