Salin Artikel

Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata

Permintaan tersebut dikirim melalui surat tanggal 6 Juli 2020.

Surat dikirim melalui perwakilan yang ditunjuk oleh Lembaga Adat. Salah satu di antaranya adalah Heru Nugroho.

Kepada Kompas.com, Heru Nugroho mengaku memiliki kedekatan dengan masyarakat Baduy, sehingga dipercaya untuk menjadi penghubung antara Lembaga Adat Baduy dengan Pemerintah.

Surat juga ditunjukkan untuk Gubernur Banten, Bupati Lebak dan sejumlah kementerian terkait.

Latar belakang

Diskusi soal permohonan untuk menghapus kawasan Baduy dari peta destinasi wisata, menurut Heru, mencuat pada 16 April 2020 lalu.

Saat itu, Baduy ditutup dari kunjungan wisatawan lantaran pandemi virus corona atau Covid-19 

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membatu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).

Heru mengatakan, latar belakang dibuatnya surat tersebut lantaran munculnya permasalahan yang dirasakan oleh warga Baduy Dalam, setelah wilayahnya diserbu oleh wisatawan.

Misalnya masalah sampah dan foto-foto wilayah Baduy Dalam yang tersebar di internet.

Padahal, kawasan adat Baduy Dalam merupakan wilayah yang sakral.

Pendatang tidak diizinkan mengambil foto, hingga dipublikasikan di internet.

"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenernya membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru.


Surat kemudian disahkan pada 6 Juli 2020 lalu di kediaman salah satu Jaro Lembaga Adat Baduy.

Ada tiga Jaro yang membubuhkan cap jempol, yakni Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Sementara pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi antara lain, Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara.

Surat yang dikirim kepada Presiden Jokowi tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Pemerintah setempat mengaku tidak mengetahui perihal adanya diskusi soal permintaan Baduy ingin dihapus dari peta destinasi wisata.

Jaro Saija yang merupakan Kepala Desa Kanekes mengatakan, dia baru mengetahui ada surat tersebut setelah ada pemberitaan di media pada Senin kemarin.

"Saya tidak tahu, tidak diberitahu kalau ada pertemuan seperti itu. Saat ini lagi mencari tahu siapa yang kirim surat tersebut," kata Saija saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Saija mengatakan, saat ini Kawasan Baduy memang ditutup dari kunjungan wisatawan.

Namun, penutupan ini hanya sementara saat pandemi Covid-19 saja.

Saija memastikan penutupan tidak untuk permanen.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Pariwisata setempat juga mengaku tidak tahu, dan baru akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa Baduy pada hari ini.

https://regional.kompas.com/read/2020/07/07/13062971/duduk-perkara-lembaga-adat-baduy-minta-dihapus-dari-destinasi-wisata

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke