Keluhkan PPDB Jalur Zonasi, Wali Murid: Anak Saling Bully, Orangtua Saling Sindir

Menurut David ada banyak kejanggalan dari sistem zonasi salah satunya pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Kejanggalan tersebut membuat ketidaknyamanan di antara para wali murid dan juga juga siswa.

“Akibatnya muncul anak saling bully, orangtua saling sindir,” kata David, Kamis (2/7/2020).

Ia mengatakan dugaan pemalsuan SKD tersebut menciderai dunia pendidikan. Karena anak sudah diajarkan sikap tidak jujur untuk masuk ke sekolah.

David menyampaikan keluhannya bersama dengan belasan wali murid lainnya yang tergabung dalam Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan Anak.

Kamis pagi, mereka mendatangi Kantor DPRD Jember untuk menyampaikan keresahan mereka terkait PPDB sitem zonasi.

Selain David, Dwi Riska juga mengeluhkan sistem tersebut. Ia mengatakan ada anak yang rumahnya deket dengan sekolah tetapi gagal masuk.

Sementara anak yang jaraknya jauh dari sekolah, malah lolos karena diduga menggunakan SKD palsu.

Dwi mencontohkan anaknya tidak lolos masuk SMAN 2 padahal jaraknya dengan sekolah tersebut hanya 1,6 kilometer. Sang anak malah lolos di SMAN 5 yang jaraknya lebih jauh dari rumah.

Sedangkan ada siswa lain dari Kecamatan Wuluhan yang berjarak 36 kilometer diterima di SMAN 2.

“Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima,” kata Dwi Riska.

“Sampai anak saya stres, sampai sekarang tidak mau masuk SMAN 5. Saya dibikin pusing, kadang (sang anak) tertawa sendiri, tidak mau makan. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu,” jelas Dwi lalu menangis.

Dwi dan wali murid lainnya kemudian mendesak agar DPRD Jember membongkar praktik SKD palsu dan melakukan verifikasi ulang apakah siswa yang lolos rumahnya benar-benar dekat dengan sekolah.

Jika terbukti menggunakan SKD palsu, maka siswa yang lolos harus dibatalkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aduan wali murid tersebut.

Menurutnya Komisi D akan menggelar rapat gabungan karena ruang lingkupnya tidak hanya pendidikan, tetapi juga urusan data kependudukan.

“Untuk membongkar perlu rapat gabungan karena surat domisili urusan Dispenduk,” jelas dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Bagus Supriadi | Editor: David Oliver Purba)