Ganjar "Curhat" soal PPDB Jateng: Kami Dibombardir Habis-habisan

Di antaranya mulai dari piagam kejuaraan, zonasi, kartu keluarga (KK), surat keterangan domisili (SKD) palsu hingga pencatutan nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam pendaftaran PPDB.

Dari beragam temuan kasus selama pendaftaran PPDB berlangsung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mengurusi berbagai persoalan tersebut memang tidak mudah.

Bahkan, Ganjar pun merasa ditekan habis-habisan oleh banyak orang selama proses PPDB berlangsung.

"Mengurusi soal moralitas seperti itu memang tidak mudah. Kami dibombardir habis-habisan. Tekanan luar biasa, sampai pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah Pak Wagub langsung mengklarifikasi," ungkap Ganjar, Sabtu (26/6/2020).

"Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya," tambahnya.

Dari berbagai catatan permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung dan mencolok adalah soal penggunaan SKD saat pendaftaran.

Tercatat, ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD. Dari jumlah itu, ada 1.007 calon siswa yang mencabut berkas SKD nya karena terindikasi asli tapi palsu.

Untuk itu, Ganjar meminta seluruh petugas untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data.

"Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telepon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan," tegasnya.

Setelah penutupan ini, lanjut dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi.

Jangan main-main

Ganjar mengingatkan seluruh kepala sekolah tidak main-main dalam proses itu.

"Sampai hari ini checking-nya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri mengatakan setelah penutupan, maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1 hingga 8 Juli 2020.

"Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan," kata dia.

Jumeri menegaskan, apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, maka calon siswa akan dicoret. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.

"Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret," pungkasnya