Webinar Sosialisasi Pilkada KPU Sumbar Disusupi Video Porno

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menduga, pelaku berasal dari luar negeri.

"Masuknya video itu di akhir-akhir kegiatan sudah mau selesai. Pertama itu suara lagu-lagu. Kemudian host mencoba mencari sumber lagu tersebut, setelah itu barulah masuk video itu," ujar Izwaryani ketika dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (23/06/2020).

Izwaryani menduga orang yang sengaja menayangkan video porno tersebut berasal dari luar negeri. Sebab, ada nama-nama asing yang menjadi peserta webinar.

"Kayaknya orang dari luar negeri karena ada nama-nama seperti dari luar negeri yaitu Jonatan, Tania dan nama lainnya," katanya. 

"Sebenarnya kasus seperti ini jika kita lihat di media sudah banyak. Saya baca di media bahkan kegiatan Wapres melalui webinar juga disusupi kejadian seperti itu," lanjutnya.

Akibat tidak selektif memilih peserta

Kedepannya kata Izwaryani pihak KPU Sumbar akan lebih selektif dalam memilih peserta Webinar.

"Webinar itu password-nya disebar bebas. Jadi siapa saja bisa mengaksesnya. Kedepannya harus mendaftar dulu agar tidak kembali terjadi," ujarnya.

Webinar KPU Sumbar itu bertujuan untuk mensosialisasikan PKPU Nomor 5 2020 tentang perubahan ketiga PKPU 15 2019 tahapan, program, jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Jadwal pendaftaran calon dari partai

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen mengakui penundaan jadwal Pilkada serentak 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Amnasmen mengatakan penundaan itu dikarenakan adanya wabah Covid-19 sehingga ada sejumlah tahapan Pilkada Sumbar yang sempat tertunda seperti verifikasi faktual calon perorangan.

"Tahapan kembali kita mulai pada 15 Juni mendatang untuk melanjutkan tahapan yang tertunda seperti verifikasi faktual calon perorangan," kata Amnasmen melalui sambungan telepon, Minggu (31/05/2020).

Untuk tahapan pendaftaran calon dari partai, menurut Amnasmen masih menunggu keputusan dari KPU Pusat.

"Jadwal pendaftaran untuk calon dari partai masih kita tunggu. Kemungkinan bisa Agustus," jelas Amnasmen.