Minta PSBB Diakhiri, Risma Sebut Ekonomi Warga Surabaya Harus Bergerak

Alasan itulah yang mendasari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PSBB di Surabaya diakhiri.

Ia menilai banyak masyarakat yang terlalu lama tak bisa bekerja akibat wabah ini.

Di sisi lain, mereka butuh penghasilan untuk bertahan hidup.

"Kan kita tidak bisa, kalau mal terus sepi kan pegawainya bisa dipecat. Jadi ini harus kita mulai. Karena sekali lagi saya khawatir sama hotel, restoran. Kan enggak mungkin, membayar orang tapi nganggur, sedangkan mereka tidak punya pendapatan," ujar Risma.

Minta bantuan alat rapid test

Risma mengemukakan, telah meminta bantuan alat rapid test pada pemerintah pusat.

Alat rapid test itu akan diprioritaskan menyasar tempat-tempat keramaian, pegawai mal serta restoran di Surabaya.

"Saya sudah mohon ke Pak Menteri (Menkes Terawan) nanti kalau kita ada rapid test kita prioritaskan itu pegawai minimarket, supermarket, pegawai mal, pegawai toko," kata dia.

Berkomitmen atur cara transaksi

Sebagai konsekuensi jika PSBB diakhiri, Risma mengatakan protokol yang lebih ketat harus diberlakukan.

Salah satunya mengenai proses transaksi, termasuk cara menerima pembayaran.

"Karena kita belum bebas 100 persen, jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat, mulai nanti bagaimana di restoran, di warung. Bahkan kita juga atur pembayarannya cara menggunakan uang itu, cara nerimanya bagaimana," kata Risma.

Protokol itu nantinya harus diterapkan dari mulai warung hingga restoran.

Adapun usulan penghentian PSBB itu akan dilontarkan Risma pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi malam ini.

"Teman-teman lagi membahas hal itu. Mudah-mudahan nanti bisa diterima usulan kita sama Bu Gubernur," kata Risma.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor : Dheri Agriesta)