Tenaga Medis Mogok Kerja karena Masalah Insentif, Ini Penjelasan Pemkab Ogan Ilir

Salah satu alasannya karena persoalan surat tugas dan insentif bagi mereka yang dianggap tidak ada kejelasan.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Ogan Ilir Wahyudi mengatakan, pemberian insensitf bagi tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19 tergantung tingkat risikonya.

“Insentif sesuai tingkat risiko,” kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Minggu (17/5/2020).

Meski demikian, Wahyudi yang juga Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ogan Ilir tersebut tidak menjelaskan kriteria tentang tingkat risiko yang dimaksud.

Wahyudi mengatakan, sesuai hasil rapat yang dipimpin oleh Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, pemberian insentif tidak diberikan secara rata.

Namun, disesuaikan setiap penanganan kasus.

Menurut Wahyudi, hal itu menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Ogan Ilir dalam menangani wabah Covid-19.

“RSUD difokuskan untuk penanganan Covid-19 dengan memberikan insentif per kasus dalam penanganan pasien Covid-19. Ini bukti keseriusan Pemkab Ogan Ilir dalam memutus rantai penyebaran virus corona,” kata Wahyudi.

Sebelumnya, puluhan tenaga medis di RSUD Ogan Ilir melakukan mogok kerja pada Jumat lalu.

Puluhan tenaga medis mengaku hanya menerima honor bulanan sebesar Rp 750.000.

Mereka juga mogok kerja karena alat pelindung diri (APD) yang dianggap tidak sesuai standar.

Selain itu, tidak tersedia rumah singgah untuk mereka sehabis melaksanakan tugas.

Namun, semua itu dibantah oleh Direktur RSUD Ogan Ilir Roretta Arta Guna Riama.

Menurut Roretta, mogok kerja itu terjadi karena tenaga medis takut menangani pasien Covid-19.

“Mereka takut menangani pasien Covid-19, bahkan mereka lari jika melihat pasien Covid-19,” kata Roretta

Roretta juga membantah informasi mengenai pihak Gugus Tugas Ogan Ilir yang tidak menyediakan rumah singgah.

“Sudah kita siapkan rumah singgah sebanyak 35 kamar di Kompleks DPRD Ogan Ilir,” kata dia.