Pemkot Surabaya: Penangan Kasus Covid-19 di Pabrik Sampoerna Tidak Terlambat, Ibu Gubernur Tidak Benar

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantah adanya keterlambatan informasi maupun penanganan Covid-19 yang terjadi di pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk, Rungkut Surabaya.

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser mengatakan, Pemkot Surabaya sendiri yang memanggil pihak perusahaan untuk mendorong agar semua karyawannya dilakukan rapid test secara masif.

Ia menegaskan, pemerintah kota selalu serius dan cepat dalam mendapatkan semua informasi yang berkembang terkait dengan penyebaran Covid-19, termasuk kasus Covid-19 yang menimpa karyawan pabrik Sampoerna.

"Pemerintah kota tidak pernah terlambat, Ibu Gubenur (Jawa Timur) tidak benar. Awal mulanya pada tanggal 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan," kata Fikser, saat jumpa pers di ruang Sekretaris Daerah, Balai Kota Surabaya, Sabtu (2/5/2020).

"Kemudian, pada 9 April 2020 pasien dirujuk di rumah sakit dan tanggal 13 April pasien melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit yang berbeda," ujar Fikser.

Ia menyebut, sejak saat itu, Pemkot Surabaya mulai melakukan tracing, yakni dengan penyelidikan epidemologi di setiap rumah sakit.

Bahkan, setiap harinya, kata Fikser, petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan pendataan dan pemantauan di setiap rumah sakit terkait perkembangan pasien Covid-19.

"Begitu kami ketahui, tanggal 16 April Dinkes memanggil perusahaan Sampoerna. Jadi, bukan perusahan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kami yang menemukan. Monggo (silahkan) bisa tanya ke Sampoerna," kata dia.

Fikser memastikan, pertemuannya dengan pihak perusahaan kedua kalinya terjadi pada tanggal 27 April 2020.

Pihaknya juga meminta untuk melakukan penutupan sementara perusahaan.

Tidak cukup sampai di situ, ia pun juga meminta data nama karyawan untuk dilakukan tracing kembali.

"Kami minta datanya by name by address. Supaya kita bisa tracing kembali dan beri intervensi," ujar Fikser.

Koordinator Bidang Pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dalam pertemuannya dengan pimpinan PT HM Sampoerna itu, dia langsung meminta perusahaan tersebut untuk melakukan rapid test dan mengisolasi mandiri karyawannya sekitar 506 orang.

"Saat itu, puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan. Kami begitu tahu satu orang sakit langsung kami cari siapa orang dalam pemantauan (ODP) mana dan pasien dalam pengawasan (PDP) nya," kata Febria.

Febria yang juga Kepala Dinas Kesehatan ini menyebut, setelah dilakukan rapid test, dari 506 karyawan ditemukan 123 karyawan yang hasilnya reaktif.

Kemudian, PT HM Sampoerna melakukan tes lanjutan yakni swab tes pada Jumat (1/5/2020) kemarin yang dibagi menjadi dua gelombang.

Gelombang pertama dengan kuota sebanyak 48 karyawan. Dari 48 tersebut yang terkonfirmasi sebanyak 30 orang positif.

"Kami pun minta Sampoerna yang melakukan isolasi karyawannya di suatu hotel sehingga tidak tertular dengan yang lain," kata dia.

Ia juga memastikan, hingga saat ini pemkot melalui puskesmas terus memantau perkembangan pasien, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun di hotel dan memberikan berbagai intervensi.

"Jadi, tidak benar kalau kami terlambat dalam penanganan Covid-19. Kami pun mencarikan tempat tidur mereka yang positif dan sudah dapat seratus untuk karyawan Sampoerna. Dan memantau sekitar 200 orang keluarga karyawan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indaar Parawansa menyoroti lambannya penanganan kasus Covid-19 pada karyawan pabrik Sampoerna oleh Pemkot Surabaya.

Menurut Khofifah, kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pihak Sampoerna ke Dinkes Surabaya pada 14 April lalu semenjak ada dua pegawainya yang meninggal dunia.