Bansos di Kabupaten Bogor Dituding Bermasalah, Ini Penjelasan Gugus Tugas Covid-19

"Semuanya ada empat sumber bantuan," ucap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah kepada Kompas.com ketika dihubungi, Kamis (30/4/2020).

Bantuan sosial itu diberikan untuk warga yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), non-DTKS dan non-KTP Kabupaten Bogor.

Warga yang tergolong non-DTKS adalah pekerja harian, yakni ojek online, pedagang, buruh, hingga karyawan yang terancam akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Syarifah menjelaskan, hasil pendataan kurang lebih ada 1,1 juta per kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan sosial yang dialokasikan baik dari Pemerintah Pusat melalui DTKS sebanyak 341.616 KPM dan data non DTKS sebanyak 675.242 KPM.

Kemudian, terdapat pula hasil pendataan KTP non-Kabupaten Bogor sebanyak 94.726 KPM.

Bantuan pertama dan kedua melalui Pos

Syarifah merinci, untuk bantuan pertama dari pemerintah pusat sebesar Rp 600.000 per KK, yang tercatat dalam DTKS Kementrian Sosial RI sebanyak 9.814 KPM.

Bantuan kedua berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.700 paket dari 29.088 KPM di 12 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Bantuan dari Pemprov Jabar ini nilainya Rp 500.000 per KK. Senilai Rp 350.000 dalam bentuk sembako seperti beras, vitamin, kecap, sarden dan telur. Sisanya, Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai.

Masing-masing bantuan tersebut diberikan langsung kepada warga melalui kantor pos, tanpa melalui Pemkab Bogor.

"Disalurkan lewat kantor pos untuk bantuan tunai dari Kemensos dan dari Gubernur Jabar. Dari kemensos rencana ada sembako dan sedang dalam proses penetapan," sebut dia.

Bantuan ketiga diantar TNI Polri

Bantuan sosial yang ketiga bersumber dari Pemkab Bogor berupa beras yang akan menyasar ke 200.000 KPM selama tiga bulan ke depan.

Setiap keluarga itu akan menerima 30 kilogram beras untuk sebulan. 

Per Kamis (30/04/2020) bantuan ini sudah mulai didistribusikan, dikawal TNI dan Polri agar tepat sasaran.

"Untuk bantuan kabupaten penyalurannya diantar oleh TNI dan Polri," ujarnya.

Bantuan keempat dari Presiden

Sedangkan untuk bantuan sosial dari Presiden (Banpres) kuota yang diperoleh Kabupaten Bogor hanya untuk tujuh kecamatan yang merupakan darerah perbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Dia menyebut, tujuh kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, Klapanunggal, Bojonggede, Cileungsi, Jonggol dan Citeureup

Bansos itu berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemi Covid-19.

"Sementara jumlah KK yang mendapat bantuan dari Banpres sebanyak 75.870 KK, " kata dia.

BLT dana desa untuk keluarga terdampak

Namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial terus melakukan validasi dan verfikasi masyarakat yang mendapat bantuan penanggulangan Covid-19.

"Dana desa direncanakan 91.658 KPM dan besar bantuannya masih didiskusikan dan masih dirumuskan," katanya. 

Menurut dia, validasi dan verfikasi jumlah KK yang akan mendapat bantuan penanggulangan Covid-19 kemungkinan banyak keluarga yang terdampak walau pun tidak masuk dalam Rumah Tangga Miskin namun tetap akan menerima bantuan.

"Data itu belum tentu keseluruhannya menerima bantuan kita masih terus mengupayakan agar terpenuhi," kata dia.

Syarifah yang juga sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daeran (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, meminta masyarakat bersabar karena pengiriman bansos dilakukan secara bertahap.

Kades resah karena buruknya pendataan bansos

Sebelumnya diberitakan, buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas.

Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.

Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi kantor bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.

Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai, begitu pula dengan penyalurannya.

Terlebih lagi, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.