Pemerintah Larang Mudik, Ridwan Kamil: Mencegah Penyakit Lebih Baik

Pria yang akrab disapa Emil itu menegaskan, sejak awal Pemprov Jabar sangat menentang aktivitas mudik lebaran selama masa pandemi Covid-19.

"Jabar ini daerah paling menolak mudik. Silaturahmi baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," kata Emil, usai meninjau posko pencegahan penyebaran Covid-19 Partai Nasdem di Jalan A. H Nasution, Kota Bandung, Selasa (21/4/2020).

Emil optimis, larangan mudik lebaran tahun ini bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya untuk wilayah Jawa Barat.

"Jadi arahan Bapak Presiden sudah sesuai dengan aspirasi kami. Data membuktikan makin banyak yang mudik, tingkat meningkatnya Covid-19 juga makin tinggi, makin sedikit mudik, tingkat positif Covid makin sedikit," ungkapnya.

Dukungan Pemprov Jabar soal larangan mudik juga bukan tanpa alasan. Beberapa kasus aktivitas pulang kampung yang membuat wabah cepat meluas pernah terjadi di Jawa Barat. Seperti kasus di Ciamis dan Cianjur yang keluarganya terpapat Covid-19 setelah dikunjungi kerabatnya dari Jakarta.

"Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik. Di Sumedang kepala desa tidak kemana-mana positif covid korban mudik. Data menunjukkan itu, saya mengapresiasi ketegasan bapak presiden, insya Allah kita bisa mengendalikan," paparnya.

Emil pun berharap keputusan itu tak membuat pemudik resah. Pasalnya, distribusi bantuan akan tetap diberikan bagi pemudik.

"Itu saya kira arhaan Presiden juga jelas. Bantuan kepada perantau yang tidak mudik diberikan Pemprov Jabar, perantau dari Jatim, Jateng, Sumatera dibantu bansos dari Provinsi Jabar," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini. Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar," kata dia.