Sejumlah Kades Tidak Mau Jadi Penyalur Bantuan Tunai, Ini Alasannya

Menurut Rudy, kepala desa menolak menjadi penyalur yang disalurkan pemerintah karena takut terjadi konflik di masyarakat.

“BLT yang Rp 600.000 itu, juga akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup. Kalau dikasih pasti terjadi konflik di daerah,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Rudy mengatakan, pemerintah desa sepertinya khawatir ada warga yang tidak mendapatkan bantuan, sehingga akhirnya mengundang protes.

Untuk itu, para kepala desa meminta agar program bantuan atau BLT bisa dibagikan secara merata ke masyarakat.

Misalnya, dengan jumlah bantuan yang dikurangi, namun bisa diberikan ke lebih banyak orang.

“Desa maunya jangan Rp 600.000, Rp 200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Rudy mengatakan, saat ini Pemkab Garut sedang menghitung anggaran untuk program-program penanganan Covid-19.

“Di satu sisi kita harus refocusing untuk Covid-19, di sisi lain harus ada efisiensi hingga mencapai Rp 340 miliar dana dari pusat ditarik,” kata Rudy.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, adanya desa-desa yang menolak menyalurkan program BLT karena sampai saat ini semua program bantuan dari pemerintah belum ada yang turun.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.

Menurut Helmi, dari data yang diajukan oleh pemerintah desa, ada 450.000 kepala keluarga yang terdampak langsung wabah virus corona.

Sebanyak 450.000 KK itu nantinya akan mendapatkan program bantuan mulai dari bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan dari provinsi, kabupaten dan pemerintahan desa.

“Kita mengharapkan semua program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” kata Helmi.

Pembagian bantuan bisa merata

Sementara itu, menurut Asisten Daerah (Asda) I Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, 450.000 KK itu bisa menerima bantuan, selama tidak ada yang menerima bantuan secara ganda.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, sebagian KK sudah ada yang mendapat program bantuan secara rutin lewat program BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” kata Nurdin.

Selain BPNT, menurut Nurdin, masih ada program bantuan lain seperti program bantuan dari provinsi yang terbagi dalam dua program, yaitu penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima yang diambil dari data non-DTKS.

“Yang dari data DTKS, ada 47.000 KK, non-DTKS ada 61.000 KK yang akan menerima program bantuan Provinsi,” kata dia.

Selain itu, ada juga program Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos), di mana Jawa Barat mendapat kuota sekitar 1 juta KK.

Untuk Kabupaten Garut sendiri, diperkirakan jumlah penerima bantuan ini mencapai lebih dari 50.000 KK.

“Makanya sekarang kita sedang berupaya agar tidak sampai ada penerima ganda dalam program ini,” kata Nurdin.