Penanganan Virus Corona di Indonesia Bagian Timur, Ini yang Dibutuhkan Pemda

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepala daerah untuk menentukan status keadaan darurat dalam menanggapi penyebaran virus corona di wilayahnya.

Terdapat dua status kedaruratan, siaga darurat dan tanggap darurat.

Status siaga darurat bisa diterapkan daerah yang belum memiliki kasus positif Covid-19.

Sedangkan status tanggap darurat bisa diterapkan di daerah yang memiliki kasus penyebaran virus corona yang tinggi, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Beberapa daerah di Indonesia bagian timur pun telah menetapkan status untuk 'memerangi' virus corona tersebut.

Hanya saja, pemerintah daerah menyadari beberapa kekurangan dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia.

Namun, pemerintah daerah memutar otak untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Apa saja yang dibutuhkan pemerintah daerah di beberapa provinsi di Indonesia bagian timur untuk menangani virus corona, berikut fakta penelusuran Kompas.com:

1. Pemprov Papua Kekurangan APD

Provinsi Papua telah menetapkan siaga darurat virus corona selama 14 hari. Para aparatur sipil negara (ASN) dan pelajar telah melakukan aktivitas dari rumah.

Hingga saat ini, belum ada kasus positif Covid-19 di Papua. Tapi, terdapat empat pasien dalam pengawasan yang tersebar di tiga kabupaten atau kota di Papua.

Dua pasien terdapat di Merauke, satu di Jayapura, dan satu di Biak.

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Silwanus Sumule mengatakan, kondisi empat pasien itu mulai membaik sejak pertama kali dirawat.

Namun, Silwanus khawatir dengan kesiapan puskesmas dan rumah sakit yang menangani pasien yang diduga terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19.

Menurutnya, banyak rumah sakit yang tak memiliki alat pelindung diri (APD).

"Rumah sakit punya peralatan, tapi kita tidak punya APD," kata Silwanus pada Selasa (17/3/2020).

Tapi, Pemprov Papua akan mendatangkan ratusan APD untuk mendukung penanganan virus corona. Meski, Silwanus tak memerinci dari mana mendatangkan alat tersebut.

"Kita akan datangkan lagi sekitar 120 (APD)," kata Silwanus.

2. Pemkot Ambon Mengadu ke BNPB

Pemerintah Kota Ambon juga mengeluhkan minimnya alat pelindung diri (APD) yang terdapat di rumah sakit dan puskesmas di Kota Ambon.

Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler mengatakan, hanya ada satu APD yang bisa digunakan tenaga medis untuk menangani pasien yang diduga terpapar virus corona.

"Kita kekurangan alat pelindung diri (APD), yang seperti baju astronot itu, kita di Ambon masih punya satu," kata Ketua Gugus Tugas Pencegahan Corona di Ambon itu di Kantor Wali Kota Ambon, Selasa (17/3/2020).

Syarif akan meminta bantuan APD ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat permohonan bantuan telah dibuat dan menunggu tanda tangan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

APD, kata dia, penting digunakan oleh tenaga medis saat menangani pasien yang diduga terpapar virus corona.

Saat ini, tak semua rumah sakit di Ambon memiliki alat tersebut. Apalagi, puskesmas yang berada di Kota Ambon.

"Kita harapkan semua puskesmas di Ambon punya APD masing-masing satu, jadi kita berharap bisa direspons ya minimal 20 buah untuk kita," jelas Syarif.

3. Pemprov NTB minta 2.000 APD ke Kementerian Kesehatan

Cerita yang tak jauh berbeda juga terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Putri meminta tambahan 2.000 APD kepada Kementerian Kesehatan.

"Kita sudah mengajukan, nanti akan diadakan oleh Kementerian Kesehatan, dan akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti Dinas Kesehatan Provinsi akan mendistribusikan," kata Eka di Mataram, Minggu (15/3/2020).

Selain APD, Dinas Kesehatan NTB juga meminta 200 pasang sepatu boot untuk dibagikan kepada beberapa rumah sakit rujukan yang menangani pasien corona.

Pemprov NTB telah menetapkan empat rumah sakit rujukan, RSUD NTB, RS HL Manambai Abdulkadir, RS Sujono, dan RSUD Bima.

Pemprov NTB juga menyiapkan rumah sakit di tingkat kabupaten sebagai lapis kedua.

Eka berharap alat pelindung di rumah sakit itu mencukupi buat tenaga medis yang bertugas.

"Karena apa? Sekarang itu bukan enggak mau punya, tapi punya uang (cuma) enggak bisa beli. Karena enggak ada di pasaran. Makanya negara yang beli langsung didistribusikan," jelas Eka.

Eka tak memerinci jumlah APD yang tersedia di NTB. Menurutnya, RSUD NTB hanya memiliki APD dengan jumlah terbatas.

"Yang ada sekarang RS Provinsi lumayan punya, tapi tidak dalam jumlah yang banyak," jelas dia.

Belum ada kasus positif Covid-19 di NTB, tapi sebanyak 112 orang dalam pemantauan (ODP) telah menjalani karantina mandiri di wilayah itu.

Sebagian besar ODP tersebut baru saja kembali dari luar negeri. 

Sebanyak 86 OPD dinyatakan sehat setelah melewati 14 hari masa karantina. Sedangkan 26 ODP masih menjalani masa observasi.

Mereka dilarang keluar dari rumah dan diharuskan menggunakan masker.

4. Pemprov NTT minta warga isolasi diri

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyadari kekurangan yang dimiliki wilayahnya.

NTT kekurangan tenaga medis dan peralatan untuk menangani pasien virus corona.

Viktor tak memerinci jumlah tenaga medis dan perlengkapan yang tersedia di NTT saat ini.

Tapi, berdasarkan perhitungannya, rumah sakit di NTT akan kewalahan jika jumlah pasien yang terpapar virus corona mencapai ratusan jiwa.

Viktor pun memutar otak untuk melindungi warganya. Salah satunya dengan membatasi kegiatan di luar rumah.

Warga NTT pun diimbau berdiam diri di rumah selama dua bulan.

"Cara paling ampuh melawan corona yakni kita isolasi diri di rumah selama dua bulan ke depan," kata Viktor saat menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Gubernur NTT, Senin (16/3/2020).

Selain itu, Viktor melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTT melakukan dinas luar daerah.

Viktor juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menutup sementara perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara pemerintah terkait penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, sebanyak 172 kasus pasien positif virus corona atau Covid-19 tercatat hingga Selasa (17/3/2020).

Jumlah ini bertambah 38 pasien dari pengumuman terakhir yang dilakukan pada Senin (16/3/2020) sore.

"Total ada 172 kasus, kasus meninggal tetap lima orang," ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Selasa sore.

Kenaikan jumlah pasien positif terdapat di sejumlah daerah. Paling banyak di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau.

Sebanyak 9 pasien dinyatakan sembuh dan telah pulang dari rumah sakit. Jumlah ini bertambah dari jumlah sebelumnya sebanyak delapan orang.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Mataram, Karnia Septia | Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty| Kontributor Papua, Dhias Suwanid| Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere)